Pematanagsiantar, MISTAR.ID

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerak Nusantara Sumatera Utara menegaskan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat.

Ketua DPD Gerak Nusantara Sumut, Torop MH Sohombing, mengatakan Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dinamika ekonomi global yang dipengaruhi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, China, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Uni Eropa.

Kondisi tersebut, menurutnya, kerap menimbulkan tantangan yang berdampak langsung terhadap masyarakat menengah ke bawah. “Padahal, UMKM telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun dalam praktiknya, para pelaku UMKM masih sering menghadapi berbagai hambatan dan belum mendapatkan perhatian yang proporsional,” ujar Torop, Senin (1/6/2026).

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebesar 61,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 96,9 persen tenaga kerja.

Menurut Torop, pengalaman selama krisis moneter 1997-1998 maupun krisis finansial global 2008 membuktikan bahwa UMKM merupakan sektor yang paling tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Ketika banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM tetap mampu bertahan berkat fleksibilitas usaha dan rendahnya ketergantungan terhadap modal asing.

Empat Persoalan Krusial UMKM

Sementara itu, Sekretaris DPD Gerak Nusantara Sumut, Ferry Simarmata, menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM.

Berdasarkan hasil pemetaan organisasi tersebut, terdapat empat aspek utama yang membutuhkan perhatian serius.

1. Reformasi Akses Permodalan

Ferry menilai peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pembiayaan UMKM masih belum optimal. Akibatnya, banyak pelaku usaha terpaksa bergantung pada rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Pemerintah melalui Himbara perlu menghadirkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau, baik melalui bantuan hibah maupun pinjaman berbunga rendah,” katanya.

Sekretaris DPD Gerak Nusantara Sumut, Ferry Simarmata. (foto: istimewa/mistar)

2. Penguatan Jalur Distribusi UMKM dan Petani

Menurut Ferry, UMKM memiliki keterkaitan erat dengan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku. Karena itu, akses langsung antara pelaku UMKM dan petani perlu diperkuat untuk memutus mata rantai ekonomi yang merugikan kedua pihak.

Dalam konteks tersebut, Gerak Nusantara Sumut menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai dapat memperkuat ekonomi kerakyatan.

3. Perlindungan Legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual

Gerak Nusantara juga menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki perlindungan hukum terhadap merek dan produk mereka. Pemerintah didorong untuk mempermudah proses pengurusan hak merek dan hak kekayaan intelektual agar produk lokal memiliki kepastian hukum.

4. Penyediaan Pasar dan Lokasi Usaha Strategis

Aspek lain yang dinilai penting adalah ketersediaan ruang usaha yang layak dan strategis bagi pelaku UMKM. Pemerintah diharapkan dapat memperluas akses pasar melalui penyediaan sentra UMKM, pasar tradisional yang tertata, hingga pameran produk secara berkala.

Menurut Ferry, langkah-langkah tersebut penting untuk menyelaraskan pengembangan UMKM dengan program strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah.

Gerak Nusantara Sumut menilai penguatan UMKM juga sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR beberapa waktu lalu.

“Seluruh masukan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program-program kerakyatan yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional,” ucap Ferry.