Medan, MISTAR.ID

Industri perhotelan di Kota Medan tengah menghadapi tantangan berat. Tingkat hunian hotel berbintang 3 dan 4 mengalami penurunan signifikan, dengan okupansi kamar dan ruang rapat kini tercatat di bawah 50 persen. Sehingga memicu PHK.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara, Denny S Wardhana, menyebut penyebab utamanya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Kebijakan tersebut berdampak langsung pada berkurangnya kegiatan pemerintahan dan korporasi yang biasanya menjadi andalan hotel untuk pendapatan tambahan.

"Hotel bintang 5, okupansi kamar hotel masih tergolong stabil. Tapi justru mengalami kekosongan pada ruang rapat yang merupakan dampak dari efisiensi anggaran,” katanya kepada Mistar, Selasa (27/5/2025).

Denny menjelaskan bahwa hotel tidak dapat bertahan hanya dari pendapatan kamar, sebab operasional hotel membutuhkan pemasukan dari berbagai layanan, termasuk ruang pertemuan dan katering.

Akibat tekanan finansial, banyak hotel, khususnya kelas menengah dan lokal, terpaksa melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.

“Efisiensi anggaran ini membuat pengurangan tenaga kerja hotel bintang 3 dan 4 serta hotel lokal. Kondisi usaha perhotelan terbilang berat saat ini,” ucapnya.

PHRI sendiri telah mencoba menjaga tingkat okupansi dengan mengadakan berbagai kegiatan di hotel-hotel bintang 3 dan 4. Namun, Denny mengakui upaya ini belum optimal karena sifatnya yang tidak berkelanjutan.

“Buat acara dengan kondisi yang sekarang masih butuh waktu, acara juga harus berkelanjutan. Artinya, setiap bulan harus dilakukan agar okupansi bisa terjaga. Tapi kita tidak bisa membuat kegiatan setiap bulan, karena harus menggandeng seluruh pihak,” ujarnya.

Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku industri perhotelan untuk mencari solusi jangka panjang. Dengan begitu, industri perhotelan di Medan bisa kembali bangkit dan menyumbang pergerakan ekonomi daerah secara signifikan. (amnita/hm17)