Medan, MISTAR.ID

Penurunan drastis harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kian mengkhawatirkan masyarakat, khususnya para petani di daerah pedesaan yang jauh dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Kondisi ini dinilai berdampak serius terhadap pendapatan petani dan stabilitas ekonomi daerah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab anjloknya harga sawit di tingkat petani.

Menurutnya, perlu ada penjelasan resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, serta Dinas Perkebunan Sumut mengenai faktor utama yang memicu penurunan harga TBS dalam beberapa waktu terakhir.

“Anjloknya harga TBS sangat berdampak terhadap penghasilan petani sawit, terutama masyarakat di wilayah terpencil yang aksesnya jauh dari PKS. Ini tentu memengaruhi roda ekonomi masyarakat,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Ia menduga gejolak harga komoditas ekspor khususnya Crude Palm Oil (CPO), dipengaruhi oleh respons pasar pasca pernyataan Presiden RI terkait sistem tata kelola ekspor satu pintu melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurutnya, sebagian pelaku pasar diduga menanggapi kebijakan tersebut secara negatif, meskipun tujuan pemerintah sebenarnya untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran, manipulasi volume dan harga ekspor, serta mencegah aliran devisa negara keluar negeri secara tidak terkendali.

“Tujuan pemerintah sebenarnya baik, yakni memperbaiki tata kelola dan pengawasan ekspor. Namun informasi yang belum dipahami secara utuh justru memunculkan spekulasi di pasar,” katanya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut itu menilai ketidakpastian informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan untuk menekan harga di tingkat pabrik. Dampaknya, harga beli TBS di tingkat petani ikut mengalami penurunan signifikan.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan sosialisasi secara intensif kepada para pelaku usaha CPO dan sektor perkebunan sawit agar tidak muncul persepsi negatif maupun kekhawatiran terkait praktik monopoli perdagangan komoditas.

“Pemerintah harus segera memberikan kepastian dan pemahaman kepada pelaku usaha agar harga sawit tetap stabil dan petani tidak terus dirugikan,” ucapnya.