Yogyakarta, MISTAR.ID - Pemerintah memastikan pendanaan sebesar Rp240 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah tersedia. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan selama enam tahun dengan mekanisme pembayaran secara bertahap.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan sumber pendanaan berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selanjutnya, pemerintah akan menanggung pembayaran pokok beserta bunga pinjaman tersebut.

"Rp 240 triliun selama enam tahun akan seperti itu. Itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil," kata Purbaya di Yogyakarta, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Purbaya, cicilan yang harus dibayarkan diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun. Besaran itu dapat berubah mengikuti jumlah koperasi yang mulai beroperasi.

"Pokok dan bunganya selama enam tahun ke depan, mungkin setahun sekitar Rp 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan udah nggak ada isu lagi. Hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih, dan sedikit kebocoran. Itu yang dipentingkan ke depan," tegasnya.

Selain membayar cicilan pinjaman, pemerintah juga menyiapkan dukungan operasional pada masa awal berdirinya koperasi. Bantuan tersebut mencakup pelatihan, pembiayaan operasional, serta gaji pegawai selama sekitar satu hingga dua tahun pertama. Tujuannya agar koperasi mampu beroperasi secara mandiri setelah memasuki tahap yang lebih matang.

Pemerintah klaim Kopdes akan untung

Purbaya menilai prospek bisnis Kopdes Merah Putih cukup kuat. Salah satu penopangnya ialah keputusan pemerintah menyalurkan seluruh barang bersubsidi melalui jaringan koperasi tersebut.

"Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal enggak di itu ya, asal enggak dikorupsi lah, harusnya sih aman," ujar Purbaya. Terkait isu dugaan markup pengadaan mobil pikap untuk Kopdes Merah Putih, Purbaya mengatakan pemerintah belum melakukan audit khusus karena program masih berada pada tahap pelaksanaan.

Meski demikian, ia memastikan penggunaan anggaran akan tetap diawasi secara ketat melalui pemeriksaan acak maupun audit secara rinci. "Pada dasarnya nanti begini. Setiap anggaran yang besar kita akan cek secara random atau satu persatu secara detail jadi kita bukan untuk mengganggu tapi untuk membantu supaya pelaksanaannya lebih rapi," tutupnya. (Kompas)