Medan, MISTAR.ID

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) melaporkan kabar positif terkait pemerataan ekonomi di wilayah ini. Hingga September 2025, angka ketimpangan pengeluaran penduduk Sumut yang diukur melalui Gini Ratio tercatat terus melandai dan berada di bawah rata-rata nasional.

Capaian ini menempatkan Sumut sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kesenjangan ekonomi paling minim di Indonesia.

Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, memaparkan bahwa Gini Ratio Sumut pada September 2025 berada pada angka yang cukup rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Secara spasial, ketimpangan di wilayah perkotaan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, namun keduanya menunjukkan tren yang stabil dalam menjaga jarak kesenjangan antar-kelompok pengeluaran.

"Gini Ratio Sumut pada September 2025 tercatat mengalami penurunan di daerah perkotaan sebesar 0,019 poin menjadi 0,305. Sementara itu, posisi ketimpangan kita berada di urutan ke-9 terendah secara nasional dan masih di bawah rata-rata Gini Ratio Indonesia yang sebesar 0,363," kata Asim, Jumat (6/2/2026).

Selain menggunakan Gini Ratio, BPS juga memotret ketimpangan menggunakan standar Bank Dunia, yaitu melihat persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah.

Berdasarkan standar ini, Sumut masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena persentase pengeluaran kelompok tersebut mencapai 23,88 persen, jauh di atas ambang batas kategori rendah yang ditetapkan sebesar 17 persen.

"Kondisi di tingkat perdesaan bahkan menunjukkan pemerataan yang lebih baik, di mana kelompok 40 persen penduduk terbawah mampu berkontribusi sebesar 26,03 persen terhadap total pengeluaran," ucapnya.

Angka ini mencerminkan bahwa distribusi ekonomi di desa lebih merata dibandingkan perkotaan sebesar 22,93 persen, meskipun secara keseluruhan provinsi ini tetap konsisten berada di zona ketimpangan rendah.

"Pencapaian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumut dalam setahun terakhir mulai dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah," ujarnya.

Peningkatan persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah sebesar 1,25 persen poin dibandingkan September tahun lalu menjadi bukti bahwa program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah fluktuasi harga global. (hm20)