Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah tidak mempersulit izin masuknya investasi, khususnya investasi di sektor hilirisasi ke daerah.
“Peran teman-teman bupati di daerah sangat penting, jadi jangan mempersulit atau membuat sulit masalah izin di daerah,” tegas Menko Luhut Pandjaitan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1/23).
Menko Luhut menjelaskan pemerintah saat ini tengah menggenjot investasi di sektor hilirisasi. Pemerintah pun tidak segan mengucurkan insentif mulai dari fiskal hingga kemudahan impor mesin (masterlist). Namun peran kepala daerah juga dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan para investor.
“Saya sedang di Davos ikut World Economic Forum (WEF), itu mereka juga apresiasi sangat apa yang terjadi di Indonesia. Nah saya ingin juga teman-teman semua, ayo bersatu padu, bahu-membahu bangun ekosistem, bangun kepercayaan untuk kita bisa menerima investor itu dengan baik,” ujar Menko Luhut.
Baca Juga:Kemenko PMK Tekankan Pentingnya Peran PAUD Dalam Pembangunan SDM
Ia menyebut saat ini Indonesia punya satu proyek investasi besar di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendukung industri dan energi hijau.
Di sisi lain Menko Luhut juga mencatat ada hampir 30 miliar dolar AS investasi di dalam pipeline atau tengah dalam persiapan untuk segera dieksekusi pada tahun ini. “Itu pekerjaan tidak mudah. Sangat bergantung pada kita semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut, ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi menyusul perang Ukraina dan Rusia yang belum akan berakhir. Oleh karena itu ia memohon agar semua pihak bisa memperbaiki sistem di dalam negeri, serta segera mengeksekusi kebijakan berbasis elektronik atau digitalisasi.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk terus memperbaiki layanan, salah satunya melalui digitalisasi demi peningkatan efisiensi dan mengurangi kemungkinan korupsi. Perbaikan tersebut dinilai akan secara bersamaan turut mendukung peningkatan investasi.
Baca Juga:Kemenko Ekonomi Luncurkan Skills for Jobs Sebagai Akselerasi Keahlian digital
“Ini harus kita lakukan, kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita dituduh sebagai negara yang tidak miliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia,” kata Menko Luhut.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi dan pengawasan, khususnya bagi daerah-daerah yang menjadi target investasi hilirisasi seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan dampak penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah dan penurunan angka kemiskinan.
Menko Luhut menegaskan insentif dan promosi investasi akan terus dilakukan, tetapi pemerintah akan tetap mengukur.
“Prinsip kita adalah investor untung, pemerintah Indonesia untung. Untung apa? Pajak, ekspor kita bagus, lapangan kerja terciptakan, nilai tambah baik, ekosistem terbentuk, mengurangi korupsi, membuat efisiensi dan seterusnya,” katanya.(antara/hm10)
