Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terus mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Kementerian Agama untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik ini.
“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tahun politik ini sudah mulai. Eskalasi politik juga sudah mulai meningkat intensitasnya. Saya meminta bapak ibu sekalian agar tidak terpengaruh,” kata Menag dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/4/23).
Yaqut mengatakan pesta Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan dilaksanakan pada Februari 2024. Meski demikian, saat ini isu politik sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat.
Baca Juga:Kemenag Pantau Hilal Penentuan Idulfitri di 123 Titik
Ia meminta ASN Kementerian Agama untuk tetap bekerja seperti biasa dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Menag juga berpesan agar ASN Kementerian Agama tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi sampai mengarah pada hal yang memicu potensi konflik.
“Tidak perlu ikut-ikutan geliat arus politik yang sedang terjadi. Saya tidak ingin di antara bapak-ibu sekalian selaku ASN terkena masalah karena tahun politik ini,” katanya.
Baca Juga:Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Layanan Haji
Yaqut menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada ASN-ASN yang terlibat politik praktis. Maka dari itu, ia berharap tidak ada masalah terkait hal tersebut yang menimpa ASN Kementerian Agama.
“Saya tidak ingin ada catatan-catatan yang melibatkan ASN Kemenag. Karena itu akan menjadi catatan yang kurang bagus bagi masa depan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan organisasi keagamaan memegang peranan penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia di tahun politik.
Baca Juga:Kemenag Segera Cairkan BOS Madrasah Swasta Sebesar Rp4 Triliun
“Ormas keagamaan memegang peran penting dalam menjaga Indonesia tetap damai,” ujar Zainut.
Zainut mengatakan momentum suksesi kepemimpinan harus berjalan dengan damai, santun, beretika, dan bermartabat serta tidak terjebak dalam praktik politik identitas. Pasalnya, politik identitas berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maka dari itu, kata dia, prinsip moderasi dalam berpolitik penting diimplementasikan kepada warga bangsa, sehingga perbedaan-perbedaan pilihan tidak menjadi alasan lahirnya perpecahan.(antara/hm10)
