Medan, MISTAR.ID
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumatera Utara (Sumut), Mulyadi Simatupang mengatakan pihaknya terus melakukan upaya pengendalian hingga intervensi harga kebutuhan pokok jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
“Iya, kita tetap koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk mendatangi produksi-produksi. katakanlah, penggilingan beras, padi,” ucap Mulyadi ketika dihubungi, Sabtu (25/11/2023).
Mulyadi bilang, akan mengurangi jalur pendistribusian hingga memantau harga kebutuhan pokok, dari tingkat produksi, produsen hingga sampai ke pedagang barang-barang yang akan dijual tersebut.
“Kita pantau itu. Harga-harga berapa di tingkat petani, di penggiling berapa,” sebutnya.
Baca juga:Â Bulog Mau Buat Beras Kemasan Sachet, Pengamat: Pastikan Harga Bersaing
Mulyadi mengaku, ada sejumlah petani menjual hasil pertaniannya dengan pihak terkait dengan harga lebih tinggi. Namun, sebutnya, hal itu wajar. Pihaknya berupaya melakukan pencegahan agar tidak oknum-oknum melakukan permainan harga kebutuhan pokok untuk mengambil untung lebih besar.
“Untuk saat ini kita akui, mereka memberi kepada yang yang tawaran lebih tinggi. Jadi, kedepannya paling tidak kita punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kuat, yang bisa membuat stok ketahanan pangan sehingga petani menjual itu ke BUMD,” paparnya.
Ia mengatakan seharusnya dengan kondisi BUMD Sumut harus kuat secara finansial. Sehingga hasil pertanian bisa dibeli dari petani langsung yang kemudian dijual dengan harga normal sesuai pasaran. Dengan itu, harga kebutuhan bisa dikendalikan dengan baik.
Baca juga:Â Penuhi Kebutuhan, Bulog Minta Stok 2.000 Ton Gula ke Pemerintah
“Belum, tapi belum optimal (BUMD kita), karena ujung-ujungnya soal finansial,” ujarnya.
Disperindag ESDM Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok juga menggelar pasar murah di kantornya. Termasuk, di sejumlah daerah yang masyarakatnya akan merayakan Nataru. Sehingga dapat masyarakat mendapatkan sembako terjangkau dan murah.
Mulyadi mengungkapkan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut, akan melakukan studi banding dengan TPID DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Karena, Jakarta kondisi inflasi terkendali dengan baik, tanpa ada memiliki lahan pertanian.
Baca juga: Perum Bulog Ditugaskan Tahan Harga Beras Rp 11.000 per Kg
“Dan direncanakan nanti dengan koordinator Bank Indonesia (BI). TPID akan melakukan semacam tinjauan dan atau ke lapangan ke DKI sama Jabar,” pungkasnya. (Jonatan/hm20)
