Yerusalem, MISTAR.ID
Presiden Israel Isaac Herzog pada Senin (27/3/23) WIB mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan perombakan sistem peradilan.
“Demi persatuan rakyat Israel dan demi tanggung jawab kita bersama, saya serukan supaya proses legislasi dihentikan dengan serta-merta,” kata Herzog di Twitter.
Desakan itu muncul sehari setelah Netanyahu memecat menteri pertahanan karena menolak perombakan tersebut.
Peringatan Herzog sebagai kepala negara yang jabatannya lebih banyak bersifat seremonial itu menegaskan adanya perpecahan di antara petinggi Israel.
Baca Juga:Â Israel Kembali Diguncang Demo Besar Anti Usulan Netanyahu
Sementara itu, puluhan ribu pengunjuk rasa di berbagai kota di Israel turun ke jalan untuk menyuarakan protes setelah Netanyahu mengumumkan pemecatan Menhan Yoav Gallant.
Sehari sebelumnya, Gallant muncul di televisi untuk meminta pemerintah menangguhkan perombakan sistem peradilan dan memperingatkan bahwa perpecahan yang terjadi akibat rencana itu memengaruhi militer dan mengancam keamanan negara.
Pemecatan Gollant telah memantik krisis di koalisi nasionalis-religius yang menyokong pemerintahan Netanyahu, tiga bulan setelah dia menduduki kembali kursi PM.
Baca Juga:Â Rudal Israel Hantam Bandara Aleppo di Suriah
Reformasi sistem peradilan tersebut akan memberikan wewenang penunjukan hakim agung kepada pemerintah dan mengizinkan parlemen membatalkan putusan pengadilan lewat pemungutan suara. Usulan itu telah memicu protes yang luas di Israel.
Meski pemerintah menyatakan perombakan itu diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah dan peradilan, para pemrotes menilai perombakan itu merusak mekanisme “check and balance” di bidang hukum dan mengancam demokrasi.
Baca Juga:Â RI Kecam Pernyataan Menteri Israel yang Menolak Eksistensi Palestina
Netanyahu, yang sedang diadili atas dakwaan korupsi, berkali-kali menegaskan akan meneruskan rencana reformasi peradilan itu. Dia mengatakan rancangan undang-undang tentang kontrol politik dalam penunjukan hakim akan disahkan parlemen pekan ini.
Selain memicu penolakan dari komunitas bisnis, perombakan sistem peradilan Israel juga mengundang reaksi dari negara-negara sekutu Israel. Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya dan menyatakan bahwa kompromi harus diambil, sembari menegaskan perlunya mempertahankan nilai-nilai demokrasi.(Reuters/Ant/hm02)
