Beijing, MISTAR.ID
Pada saat rapat Dewan Keamanan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Israel mendapat kecaman dari China karena awal 2023 sengaja membuat warganya menduduki Palestina. Pada saat rapat China dengan tegas mengutarakan bahwa perbuatan Israel itu melanggar hukum internasional dan Resolusi PBB.
Geng Shuang, selaku wakil China di PBB menyatakan bahwa Israel telah melakukan tindakan sepihak dengan membangun permukiman. Menurut Geng, aktivitas warga Israel tersebut melanggar hukum internasional.
Dalam kesempatan itu, Geng juga menyinggung soal kunjungan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Al Aqsa pada 21 Mei dan dana yang telah disetujui Israel untuk pembangunan permukiman di wilayah Yerusalem.
Baca Juga:Ratusan Pemukim Israel Rayakan Shavout di Halaman Masjid Al Aqsa Yerusalem
Menurut dia, tindakan tersebut memicu ketegangan baru. Lebih lanjut, Geng mengatakan status quo situs suci di Yerusalem harus dihormati dan dijaga.
“Terkait isu di situs-situs suci agama, Israel harus berhenti melakukan provokasi, menjamin hak ibadah umat Muslim, menjunjung tinggi kedamaian dan ketenangan situs suci, dan menghormati perwalian Yordania,” ungkap dia lagi.
Kompleks Al Aqsa merupakan situs suci bagi tiga agama yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Namun, lokasi ini kerap menjadi titik konflik Israel dan Palestina.
Geng lantas membeberkan konflik antara Israel dan milisi Palestina yang berulang dalam lima tahun terakhir.
Ia menilai ketegangan ini menunjukkan proses perdamaian yang lama terhenti dan tidak berkelanjutan.
“Bahwa manajemen krisis sepotong-sepotong tak akan bertahan lama, dan solusi yang komprehensif dan tak adil tak tergantikan,” ujar Geng lagi.
Baca Juga:Yahudi Perluas Pemukiman di Kota Abu Dis Yerusalem
Diplomat itu lantas memamerkan peran China dalam isu ini yang kemungkinan melampaui Amerika Serikat sebagai penengah.
Negara dengan pengaruh besar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di konflik Israel-Palestina, lanjut dia, harus membuat upaya nyata untuk memajukan proses perdamaian di Timur Tengah.
“Dan seharusnya tak bisa dibenarkan mencegah Dewan Keamanan mencapai konsensus minimum soal masalah Palestina-Israel,” kata Geng.(cnn/hm17).
