Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani menyoroti penanganan stunting.
Ia menginstruksikan para Camat dan Lurah untuk berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait menyelesaikan persoalan kesehatan, identitas kependudukan, hingga penyaluran air bersih dan infrastruktur.
“Hal-hal seperti ini menjadi fokus kita agar kita mengetahui penyebab di dalam satu keluarga itu mengalami stunting,” sebut Susanti dalam arahannya di kegiatan aksi 1 analisis situasi konvergensi percepatan penurunan stunting, di Ruang Serbaguna Kota Pematangsiantar, pada Kamis (7/3/24).
Baca juga:Atasi Stunting, Bupati Pakpak Bharat Bagikan Pangan Kepada Warga
Susanti menyatakan, para Camat mampu menganalisa awal mula kasus stunting dalam keluarga. Penyelesaian stunting, kata dia, menjadi salah satu bahan evaluasi perjanjian kinerja antara Camat dengan Wali Kota.
“Untuk itu berkoordinasi dengan stakeholder terkait perlu dilakukan. Karena bagaimanapun, anak merupakan investasi bagi keluarga,” katanya.
Dokter anak itu menyinggung, serapan anggaran tahun lalu untuk mencegah stunting yang mencapai 100 persen di kecamatan. Namun, output nya perlu dilihat benar atau tidak.
“Stunting turun atau tidak, jangan-jangan tidak tepat sasaran. Nanti kita lihat, berkurang atau tidak. Jangan-jangan nambah. Ini akan jadi bahan evaluasi,” terangnya.
Baca juga:Atasi Stunting, Bupati Deli Serdang Banyak Pihak Jadi Orang Tua Asuh
Penanganan stunting, kata dia, akan relevan dengan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Karenanya, Susanti menekankan agar angka stunting dapat ditekan.
“Untuk itu mari bersama-sama dalam menangani stunting di Kota Pematangsiantar. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen yang tinggi di antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN),” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P2KB), Hasudungan Hutajulu, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan bertujuan membantu Pemko Pematangsiantar dalam menentukan program alokasi prioritas guna menentukan perbaikan pelayanan akses 5 kelompok sasaran terhadap intervensi spesifik dan sensitif. (jonatan/hm16)
