Jakarta, MISTAR.ID
Utang luar negeri bakal dibayar oleh pemerintah lewat pemasukan dari kegiatan ekonomi, dan tidak langsung dari kantong masyarakat.
“Kalau utang kan yang membiayai tidak kita (masyarakat) secara langsung. Kan kelas menengah tak diambil uangnya untuk bayar utang, namun dari revenue yang dihasilkan dari produk domestik bruto kita,” papar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Riko Amir dalam media gathering Kemenkeu di Serang, Banten, dilansir pada Jumat (27/9/24).
Per Agustus 2024 Kemenkeu mencatat utang hingga Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah di periode itu sebesar 38,49 persen, masih di bawah batas aman 60 persen berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Baca juga:Dipertanyakan Megawati, Ini Jumlah Utang Indonesia Terkini
Keberadaan utang dimaksud lebih besar dibandingkan capaian di 2023 sebesar Rp8.191,20 triliun dengan rasio utang pemerintah hingga 39,21 persen. Tahun 2025 utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp800,33 triliun.
Riko menyatakan pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar utang negara. “Kita masih memiliki kemampuan membayar utang jatuh tempo. Pembayaran itu tak dicicil, sebab setiap utang jatuh tempo wajib dibayar,” tandasnya.
Diterangkan Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menghitung utang negara tak serupa dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah dengan jumlah warga Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Artinya, pengelolaan utang Indonesia bukan ditanggung pelunasannya per kepala warga.
Baca juga:Per Juni 2024, Utang Indonesia Tembus Rp8.444,87 Triliun
“Itu yang harus kita pertimbangkan, jangan kebablasan kita cuma memandang posisi utang itu bebannya dibagi rata oleh seluruh 270 juta penduduk di Indonesia,” ujarnya.
Kata dia, belanja-belanja pemerintah ditujukan dalam peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan agar menopang kelas menengah dari program-program atau kebijakan pemerintah.
Dirinya menyinggung perihal program quick win atau program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan bisa menyokong kelas menengah.
“Saya memandang program makan bergizi gratis merupakan peluang agar bisa mendukung yang kelas menengah. Belanja-belanja pemerintah memang ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan lainnya,” jelas Josua. (mtrtv/hm16)
