Simalungun, MISTAR.ID
Pengamat Anggaran Sumatera Utara, Elfanda Ananda menyarankan agar Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga mengurangi biaya seremonial dan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2024. Sebaliknya harus fokus terhadap pembangunan.
Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Simalungun tahun 2024 sebesar Rp 2.781.171.448.903, sementara belanja pegawai Rp 2.803.671.448.903. Dari besaran itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun telah merekomendasi supaya anggaran di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirasionalisasikan kepada dua OPD yakni Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Adapun rasionalisasi dari enam OPD tersebut nilainya sebesar Rp 49.695.409.634. Sedangkan anggaran untuk pembangunan pertanian di Simalungun dialokasikan sebesar Rp 22.695.409.634. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUTR sebesar Rp27 M.
Elfanda juga menyoroti soal tahun politik 2024, jangan sampai menempatkan anggaran tidak dengan tepat. Menurutnya, tahun politik sangat kuat mempengaruhi penempatan alokasi anggaran.
“Jangan sampai peralihan anggaran dari beberapa dinas tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yang hendak dicapai. Itu harus dipastikan Pemkab. Jangan sampai alokasikan anggaran malah mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujar Elfanda, Rabu (6/12/23).
Baca juga:Sejak 2012, Indeks Pembangunan Manusia di Simalungun Meningkat
Ia pun tidak lupa mengingatkan Pemkab Simalungun agar menggunakan anggaran 2024Â secara adil, tidak mubajir sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan.
“Karena ini kan tahun terakhir bupati menjabat, karena tahun 2024 juga mau Pilkada. Kemudian, 2024 juga akan menanggung biaya pilkada, nah ini harus fokus dan harus benar-benar adil kepada masyarakat ,” ujarnya dengan berharap perhelatan Pilkada jangan mengganggu kebijakan pembangunan yang adil.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun Frans Saragih, mengatakan bahwa APBD yang telah disusun sebelumnya belum dibalas Gubernur.
“Belum ada kabar dari Gubernur. (Rasionalisasi anggaran) itu rekomendasi Banggar. APBD itu kan disusun dimana semua lini pelayanan pemerintahan itu tercapai. Walaupun ada prioritas, makanya ada usul dan rekomendasi. Bukan ketetapan,” katanya. (hamzah/hm17)
