Simalungun, MISTAR.ID
Dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi II DPRD Simalungun dengan mitra kerjanya harus batal digelar. Hal ini dipicu ketikdakhadiran eksekutif itu sendiri, Senin (27/3/27).
Ketua Komisi II Binton Tindaon, didampingi Koordinator Bidang Komisi II Samrin Girsang mengatakan, ketidakhadiran eksekutif menyebabkan terganggunya tugas-tugas yang akan dijalankan oleh DPRD Simalungun.
Bahkan alasan yang didapat dari pihak eksekutif dengan tidak menghadiri RDP, juga membuat Komisi II kecewa. Sebab sebelumnya RDP sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.
Baca Juga:Terungkap di RDP Komisi I, Sertifikat HGU 2.602 H Kebun Teh Bah Butong Ternyata Sawit
“Ini kan memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan dalam penjadwalannya juga ikut eksekutif,” ucap Binton Tindaon kesal setelah mendengar bahwa alasan eksekutif tidak hadir karena mengikuti rapat koordinasi.
Samrin Girsang dalam kesempatan itu mengatakan, untuk RDP kali ini harusnya membahas soal program Disperindag dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok di pasaran menjelang Lebaran.
Kemudian juga membahas pekerjaan yang sudah dilakukan di tahun 2023, mengingat hingga saat ini, belum nampak pembangunan yang dilakukan Pemkab Simalungun dari APBD TA 2023.
Baca Juga:Unjuk Rasa Minta Hentikan Okupasi, Masyarakat Futasi dan DPRD Siantar Sepakat Lakukan RDP
“Kita mau membahas pokok-pokok pikiran yang sudah direncanakan, apakah sudah dikerjakan atau bagaimana,” ucap Samrin Girsang.
Dalam kesempatan RDP ini pun, harusnya Komisi II ingin mempertanyakan soal dana-dana yang tidak didapat Pemkab Simalungun dari Pemerintah Pusat, karena banyaknya persyaratan yang tidak dipenuhi.
Setelah dilakukan rapat dengan para anggota Komisi II, RDP kembali diagendakan pada Kamis 30 Maret 2023. Jika nantinya pihak eksekutif tidak hadir, maka Komisi II akan mengambil sikap tegas kepada pihak eksekutif.
“Kamis akan kita gelar kembali RDP nya, seluruh mitra Komisi II harus hadir” tegas Binton Tindaon Ketua Komisi II. (roland/hm01)
