Pematangsiantar, MISTAR.ID
Okupasi yang dilakukan oleh PTPN III sebelumnya memberikan dampak besar dan menyebabkan konflik berkepanjangan. Menurut pengacara senior dari DPC Peradi Siantar-Simalungun Binaris Situmorang, masyarakat harus bisa membentengi dirinya dengan pengetahuan hukum.
“Meskipun bukan seorang pengacara, masyarakat harus tahu hukum. Pelatihan ini merupakan edukasi agar kita dapat membentengi diri. Apalagi kita tahu persoalan okupasi ini terus berlanjut,” kata Binaris Situmorang saat memberikan pelatihan Paralegal terhadap masyarakat yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera (Futasi) yang bermukim di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, Sabtu (27/4/24).
Binaris menambahkan jika pemerintah tidak hadir dalam permasalahan ini, sehingga masyarakat sendiri lah yang harus tahu dan mengambil langkah sendiri untuk memperjuangkan hak-hak nya.
“Pendidikan Paralegal ini tentu sangat penting. Bagaimana agar kita bisa berjuang dan mengetahui langkah hukum yang kita lakukan,” jelas Binaris.
Baca juga: PTPN III Disebut Bakal Kembali Tertibkan Bangunan di Kelurahan Gurilla, Begini Tanggapan Warga
Dilain kesempatan, Sekretaris LBH Pematangsiantar Ferry Simarmata mengatakan, fenomena termarginalkannya masyarakat Gurilla terhadap akses hukum disebabkan terpolanya hukum dalam pusaran mainstream yang tumpul ke atas-tajam ke bawah.
“Kegamangan masyarakat ketika berhadapan dengan masalah hukum, kriminalisasi, dan desakan persamaan hak di muka hukum menjadi permasalahan serius. Untuk itu perlu pendidikan hukum kepada warga Gurilla yang berhadapan dengan konflik” ujar Ferry, Selasa (30/4/24).
Pihaknya mencari solusi, dengan mengadakan pelatihan atau pendidikan Paralegal di Kampung Baru, dengan tema mewujudkan Hak Hukum Rakyat. Pelatihan ini digelar gratis, untuk pemahaman hukum oleh masyarakat yang saat ini masih berkutat dalam konflik okupasi.
