Simalungun, MISTAR.ID
Massa aksi yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Peduli Demokrasi (KMPD) kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, Rabu (22/5/24). Aksi ini dipicu oleh dugaan ketidaknetralan dan pelanggaran kode etik oleh KPU Simalungun.
Aksi yang dipimpin Andry Napitupulu mendatangi kantor KPU dengan membawa spanduk bertuliskan ‘KPU Simalungun Selingkuh’ dan karton bertuliskan ‘PPK Simalungun (Partai Pemenang Kabupaten Simalungun)’ dan ‘70% dugaan kemenangan RHS’.
Ketidakpuasan mereka juga disampaikan melalui puisi demokrasi oleh Willy Marbun dan sumpah mahasiswa oleh Dion Siallagan.
Baca juga: Bupati dan Kadis PMPN Simalungun Dilaporkan ke Kejari Soal Pengadaan Kaos ‘Marharoan Bolon’
Massa aksi juga menabur bunga dan melemparkan telur ke depan pintu kantor KPU Simalungun sebagai bentuk kekecewaan. Aksi memanas saat beberapa massa hendak membakar ban, yang direspons represif oleh pihak kepolisian.
“Hari ini kita sangat kecewa karena kehadiran Komisioner telah memberikan janji palsu serta kebohongan kepada kami,” tegas Andry.
Dia menyatakan bahwa aksi itu merupakan respons terhadap dugaan konspirasi antara KPU dan seorang calon legislatif terpilih ‘ARS’ yang diduga untuk memenangkan salah satu calon bupati pada Pilkada mendatang.
Dari 8 tuntutan aksi yang disampaiakan, salah satunya menyoroti bahwa tiga komisioner KPU Simalungun diduga terlibat dalam menyusun strategi untuk memenangkan calon bupati inisial RHS pada Pilkada serentak mendatang.
Baca juga:Â Kejari Simalungun Akan Telaah Laporan Sapma PP
Massa juga mengecam komisioner KPU tidak profesional dan menuntut klarifikasi atas pertemuan dengan caleg ARS. Dugaan ini memperkuat kecurigaan massa terhadap ketidaknetralan KPU dan menjadi salah satu alasan utama di balik kemarahan mereka.
Pun begitu, massa aksi akhirnya berhasil membakar ban lalu mengelilinginya sambil terus berorasi serta berpuisi selama hampir satu jam.
Pada akhir aksi, Andry Napitupulu menyampaikan bahwa mereka akan kembali melakukan aksi serta melaporkan tindakan represif polisi ke Propam. (indra/hm22)
