Simalungun, MISTAR.ID
Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Simalungun, Selasa (23/8/22) di Kantor DPRD Simalungun.
Ketua Komisi IV Maraden Sinaga mempertanyakan berapa banyak sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2022. Dia juga mempertanyakan, apakah DAK tersebut sudah dikerjakan atau belum.
“Berapa banyak sekolah yang dapat, dan apa-apa saja item yang dikerjakan di sekolah,” tanya Maraden.
Baca juga:Â Masalah 49 SD yang Tidak Menerima Dana BOS Dilaporkan ke Kejari Simalungun
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Zocson Silalahi menjelaskan, bahwa ada sebanyak 28 SMP yang mendapatkan dana DAK berupa fisik, seperti rehab kelas, ruangan kelas, laboratorium komputer, perpustakaan dan jamban.
Zocson mengatakan, dalam waktu dekat pembagunan fisik tersebut akan segera dilaksanakan sekolah-sekolah yang mendapatkannya, usai pencairan tahap pertama di bulan September ini.
“Ada 28 sekolah yang dapat, dan RAB sudah kita serahkan kepada pihak sekolah,” ucap Zocson Silalahi dalam RDP. Zocson juga menerangkan, DAK di sekolah itu akan dikerjakan secara swakelola.
Zocson juga menerangkan, penentuan sekolah yang mendapat DAK sepenuhnya ditentukan oleh pihak Kementerian. Namun harus juga diusulkan sekolah terkait sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh kementerian.
Mendengar pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Anggota DPRD Simalungun yang juga anggota Komisi IV Benfri Sinaga meminta agar kepala sekolah semakin aktif dan mau tahu terkait bantuan atau DAK dari pemerintah pusat.
Baca juga:Â Persiapan UAS, Cabdis Siantar Sidak SMAN 1 Hutabayu Raja Simalungun
“Kejar semua bantuan yang ada, usulkan juka ada kekurangan, jadikan sekolah kita itu sekolah yang baik, namun harus tetap dijalur yang seharusnya,” ucap Benfri Sinaga.
Dia berharap agar dana yang akan dikerjakan sekolah berjalan baik dan sesuai ketentuan yang ada agar sekolah itu menjadi tempat yang nyaman menuntut ilmu. Dia juga meminta, agar Kepala sekolah atau Dinas Pendidikan Simalungun bisa terbuka kepada DPRD Simalungun, jika ada kendala dalam pelaksanaan DAK Tahun 2022 ini.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Maraden Sinaga, mengatakan, pihaknya akan turun ke lapangan guna untuk memonitoring pelaksanaan DAK di sekolah-sekolah Kabupaten Simalungun. (roland/hm09)
