Pematang Siantar, MISTAR.ID
Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai pro-kontra yang tajam di tengah masyarakat belakangan ini.
Padahal, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan tujuan dilakukan sistem zonasi ini dianggap memiliki banyak manfaat khususnya pada pemerataan pendidikan, salah satunya menghapus istilah label sekolah favorit dan non favorit.
Menurut penilaian Natsir Armaya Siregar, Pengamat pendidikan dan tokoh masyarakat di Kota Pematang Siantar ini, sistem zonasi harus dikaji ulang kembali.
Baca juga :Â Cabdis Pendidikan Sumut Wilayah VI : Tidak Ada Penggunaan Suket Untuk PPDB 2023
Gara-gara sistem zonasi banyaknya kecurangan dan ketidakadilan yang dirasakan banyak masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah yang dituju.
“Pemerintah seharusnya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Sebelum membuat ataupun mengubah peraturan yang ada. Tiap tahun proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dikatakan selalu menuai berbagai polemik. Khususnya sistem zonasi ini,” ujarnya kepada mistar.id, Selasa (25/7/23).
Dia juga menyatakan miris dengan sejumlah sikap orang tua siswa yang melakukan tindak kecurangan hanya demi mengejar anaknya bersekolah di sekolah negeri yang menurutnya itu favorit ataupun bagus.
Baca juga :Â Disdik Siantar Terapkan PPDB Secara Online, Ada Jalur Khusus Keluarga TNI
Jelas, kata Armaya, tujuan PPDB sistem zonasi untuk menghapus kastanisasi sekolah-sekolah negeri, justru sebaliknya para orang tua berusaha melakukan kecurangan dan ketidakadilan yang dirasakan tidak adil oleh banyak masyarakat lainnya.
“Bagaimana tidak seperti itu, kita contohkan saja di Kota Pematang Siantar ini. Sekolah negeri tingkat SMA itu hanya 6. Tapi orang yang mau masuk ke sekolah tersebut berjubel. Seharusnya, dipikirkan dulu, direncanakan apa yang akan terjadi kalau sistem zonasi dilakukan. Bisa gak daerah tersebut menampung semuanya? Mau tak mau, para orang tua pun berebut lah. Dengan memanipulasi data agar bisa masuk ke sekolah negeri tersebut,” ucap Armaya.
Dikatakan Armaya, ada yang lebih tragis lagi, banyak para orang tua menggunakan alamat orang lain yang dekat di sekolah tersebut sebagai alamat.
Baca juga :Â Masih Butuh Ruangan Kelas dan Guru, SMP Negeri 14 Kota Siantar Buka PPDB Online
Ada juga menggunakan modus membuat surat keterangan miskin, tapi ternyata orang tuanya lengkap dan bekerja di instansi pemerintahan.
Selain itu, sambung dia, kecurangan juga terjadi di sistem PPDB yang lain yakni jalur prestasi. Seharusnya jalur yang memungkinkan calon peserta didik untuk diterima melalui prestasi yang dimiliki.
Malah bukti prestasinya seperti piagam atau sertifikat tersebut dibuat-buat ataupun bekerjasama dengan pihak lain.
Bahkan informasi yang diterimanya, proses PPDB sekolah di tingkat SMP juga sama. Bahwa masih banyaknya sekolah SMP negeri di Kota Pematang Siantar yang kekurangan kuota.
Justru hanya beberapa sekolah yang terpenuhi, bahkan Kuota yang tersedia tidak mampu menampung jumlah pendaftar.
Baca juga :Â Praktisi Hukum di Kota Medan: PPDB Sistem Zonasi Sudah Bagus Namun Perlu Pengawasan Ketat
“Sekolah negeri SMP juga sama. Ini bukan karena sekolah negeri tingkat menengah terlalu minim di Kota Pematang Siantar. Justru, ada beberapa sekolah-sekolah negeri yang dianggap favorit. Bahkan berjubel calon siswa yang mendaftar di sekolah itu. Jadi kalau dibilang sistem zonasi ini sudah sesuai, sepertinya salah,” tutur Armaya.
Meski begitu, Armaya meminta pemerintah sistem zonasi pada PPDB itu perlu dikaji ulang kembali. Harus ada perencanaan dari beberapa komponen.
“Dengan menyediakan guru yang berkualitas dan profesional maka siswa akan belajar secara menyenangkan sehingga siswa akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran dengan optimal sehingga siswa secara otomatis dapat berprestasi. Guru pun jangan lah keras dan otoriter dalam mengajar agar siswa merasa nyaman dan tidak tertekan saat belajar,” pungkasnya. (yetty/hm18)
