Pematangsiantar, MISTAR.ID
Dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pematangsiantar, Komisi III DPRD setempat mempertanyakan pengadaan CCTV di tahun 2021.
Hal itu dipertanyakan langsung Ketua Komisi III Denny TH Siahaan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kartini Batubara yang baru selesai membacakan rencana kegiatan dan program Diskominfo di tahun 2021. Rabu (18/11/20) sore.
“Tunggu dulu, sebelum dilanjutkan ke pembahasan rencana kegiatan dan program orang ibu, CCTV ini adalah permintaan kami (komisi III) dari tahun lalu, kenapa tidak ada,” cecar politisi PDI Perjuangan itu.
Baca Juga:Rapat Paripurna Pertanyakan Jawaban Walikota Siantar yang Diteken Wawako
Mendengar pertanyaan tersebut, Kartini menyebutkan, pihaknya sudah mengusulkan pengadaan 50 CCTV untuk indoor dan outdoor, namun karena keterbatasan anggaran, usulan itu tidak dikabulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Mohon dihubungi TAPD supaya hadir disini, supaya kita bisa sama-sama menyampaikannya. Ini permintaan kami dari tahun lalu, CCTV di taman bunga (lapangan meredeka) dan di setiap traffic light. Apalagi bulan lalu ada yang buang bayi di taman bunga, tapi kenapa CCTV tidak ada,” cecarnya lagi.
Setelah perwakilan dari TAPD hadir di ruangan komisi III, seluruh anggota DPRD yang tergabung di komisi III kembali mempetegas pentingnya CCTV di sejumlah titik seperti di lokasi yang rawan tindak kriminal, di traffic light dan pusat-pusat keramaian yang ada di Kota Pematangsiantar.
Baca Juga:Sidang Lanjutan OTT BPKAD Siantar, Saksi Akui Pungli 15 Persen Dirumuskan Dalam Rapat
“Kita meminta agar CCTV itu nantinya bisa diakses seluruh masyarakat,” ujar anggota komisi III Astronout Nainggolan. Saran untuk penempatan CCTV di titik lokasi rawan kriminal disampaikan anggota komisi III lainnya, yakni Saud Simanjuntak. “Nanti bu, untuk penempatan CCTV di titik rawan kriminal, ibu bisa koordinasi ke polsek-polsek,” ujar Daud.
Pada kesempatan itu, Denny meminta agar CCTV yang dipasang itu bisa diperbanyak untuk CCTV outdoor, mengingat kantor-kantor kelurahan juga sudah memiliki wifi.
“Tempatkan juga wifi itu di kantor-kantor pelayanan publik, supaya bisa kita pantau misalnya kalau ada pembagian sembako. Lalu tempatkan juga di Disdukcapil, supaya bisa kita tahu bagaimana pelayanan publik disana,” tukasnya. (ferry/hm10)
