Pematangsiantar, MISTAR.ID
Sedikitnya 20 Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Dasar (SD) mempersiapkan berkas-berkas untuk melaporkan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pematangsiantar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) di kota itu.
Rudi Nababan selaku ketua tim para Kepsek SD itu kepada mistar.id menjelaskan rencana mereka untuk melaporkan petinggi Disdik Pematangsiantar itu saat berada di Kantor DPP Macan Habonaron, Kamis (6/1/22) sore.
Ketua LSM DPP Macan Habonaron, Jansen Napitu dihunjuk sebagai kuasa mewakili para Kepsek SD tersebut, dipercaya untuk membuat dan menyampaikan laporan mereka ke Kejari Pematangsiantar yang rencananya akan disampaikan pada Jumat (7/1/22).
Baca Juga: Dinas Pendidikan Siantar Bakal Dilapor ke Tipikor, Rosmayana: Silahkan Lapor, Biar Dipanggili Semua
“Bekas laporan sudah kita siapkan, malam ini mudah-mudahan sudah siap berikut lampiran bukti-bukti laporan nantinya,” ujar Jansen Napitu menanggapi mistar.id didampingi sekitar 20 orang Kepsek SD di Kota Pematangsiantar.
Dijelaskan para Kepsek SD itu, ada beberapa alasan untuk membuat laporan ke Pidsus Kejari Pematangsiantar, antara lain adanya dugaan pungutan liar (Pungli), terkait regrouping sejumlah SD, dan adanya dugaan penyimpangan saat melaksanakan assesmen yang diselenggarakan pihak Disdik Pematangsiantar terhadap para Kepsek tersebut.
Jansen Napitu mencontohkan, sekitar 116 SD yang ada di Kota Pematangsiantar, akan diregrouping menjadi 69 SD. Dengan adanya regrouping ini, tentu akan banyak jabatan Kepsek yang terpangkas.
Baca Juga: Disdik Siantar Akan Beri Sanksi Bagi Guru yang Tolak Vaksin
Sambung Jansen Napitu diamini Rudi Nababan, pihak Disdik Pematangsiantar melaksanakan ujian assesmen untuk para Kesepk yang rata-rata pasih Plt tersebut. Hasil dari assesmen kata Rudi sebanyak 69 Kepsek dinyatakan lulus.
Tapi laporan terakhir yang mereka dapat, sekitar 13 orang dari 69 orang Kepsek yang lulus assesmen, namanya ‘dicoret’. Anehnya, ujar para Kepsek itu, nama-nama yang lulus itu malah digantikan oleh Kepsek yang tidak ikut ujian assesmen dan yang kalah assesmen.
“Sebagian diantara kami yang akan mengadukan masalahini, adalah yang lulus assesmen, karena nama kami tidak disertakan ke dalam yang 69 orang itu,” ujar seorang Kepsek perempuan yang namanya mohon tidak ditulis.
Baca Juga: Disdik Siantar Sebut Hampir Seluruh Guru Sudah Divaksin
Hal paling aneh lati, ujar mereka, setelah selesai assesmen akan dilanjutkan dengan sosialisasi pada hari Jumat (7/1/22), tapi tidak diketahui sosialisasi tentang apa.
“Undangan sosialisasi sudah kami terima, yang 69 orang itu termasuk kami diundang. Tempat sosialisasi di ruang Bappeda, mulai jam 09.00 Wib sampai selesai,” ujar Rudi.
Pada saat assesmen, para Kepsek itu juga mengaku dipungut biaya untuk kesehatan Rp600 ribu dan biaya untuk ujian Rp2,5 juta. Total keseluruhan dana yang mereka keluarkan, sebut Rudi Nababan sekitar Rp3,1 juta per orang.
“Tapi sebagian uang kami itu sudah dikembalikan,” ujar Kepsek lainnya menimpali.
Ketika itu, ujian assesmen digelar pada bulan Mei 2021 selama 2 hari, bertempat di Siantar Hotel, Kota Pematangsiantar.
Mengenai dugaan Pungli ada beberapa yang mereka beberkan, antara lain, para Kepsek itu diminta dana Rp100 ribu pada saat peresmian Kantor Disdik yang baru, setiap pensertifikasian mereka juga dipungut antara Rp30 ribu hingga Rp50 ribu setiap berkas guru.
Juga dikutip Rp150 ribu dari setiap peserta assesmen yang lulus untuk biaya spanduk, saat HUT PGRI juga mereka dipungut sekitar Rp100 ribu bagi SD yang jumlah siswanya di bawah 100 orang, dan Rp200 ribu bagi SD yang jumlah siswanya di atas 100 orang, dan setiap perpanjangan SK Plt Kepsek dikutip masing-masing Rp1 juta per orang.
Sementara, Plt Kadisdik Pematangsiantar, Rosmayana ketika dikonfirmasi mistar.id melalui Short Message Service (SMS) dan dihubungi melalui telepon, hingga berita ini ditayangkan tidak juga menjawab.(maris/hm02)
