Pematang Siantar, MISTAR.ID
Indonesia merupakan paru-paru dunia ketiga berdasarkan data World Resources Institute 2021, setelah negara Brazil dan Kongo. Untuk itu perlu upaya memelihara kelestarian hutan dan lahan di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian dunia.
Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani yang membacakan amanat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi saat memimpin Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Lapangan H Adam Malik, Pematang Siantar, Kamis (12/8/22).
Apel diharapkan menjadi suatu trigger untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh instansi terkait lainnya, serta organisasi pecinta lingkungan, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana dalam rangka mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sumut.
Baca Juga:Sumut Siaga Penanggulangan Bencana Karhutla
“Saya menyadari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ini bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, di antaranya yaitu faktor alam dan faktor manusia, baik yang dilakukan dengan sengaja, kelalaian, ataupun karena motif ekonomi seperti untuk membuka lahan,” jelasnya.
Selain berdampak terhadap perekonomian, Karhutla juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Tercatat pada September 2019, lebih dari 900 ribu orang mengalami gangguan pernafasan sebagai dampak kebakaran dan kabut asap. Di samping itu, kebakaran hutan juga menyebabkan terganggunya ekosistem dan kerusakan lingkungan.
Dalam mengatasi bencana Karhutla, lanjutnya, terdapat tiga langkah penanggulangan yang dapat dilaksanakan. Pertama, pencegahan dengan memberikan sosialisasi yang berisi imbauan kepada masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang paling utama dalam membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Baca Juga:Kapolres Sergai: Penanganan Karhutla Harus Kerja Sama Seluruh Instansi
Kedua, kecepatan penanganan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada saat penanganan karhutla, para pimpinan wilayah agar melakukan penanggulangan secara cepat serta melaporkan kepada pimpinan tingkat provinsi, sehingga dapat memberikan dukungan personel maupun sarana prasarana pendukung.
Upaya ketiga, yaitu melakukan penegakan hukum serta mengungkap fakta terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Pada kesempatan itu, usai apel, dilanjutkan kegiatan pembagian 10 juta bendera Merah Putih secara simbolis kepada camat dan Kapolsek se-Kota Pematang Siantar.
Baca Juga:Rakor Operasi Kontijen Aman Nusa II, Kapoldasu Harap Kerja Sama Semua Pihak Cegah Karhutla
Plt Wali Kota Susanti bersama unsur Forkopimda membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara roda dua, roda tiga, dan juga roda empat.
Polres Taput Apel Gelar Pasukan
Polres Tapanuli Utara bersama lintas sektoral melaksanakan apel gelar pasukan di Terminal Madya Tarutung, Jumat (12/8/22). Bertindak sebagai pimpinan apel gelar pasukan adalah Wakil Bupati Taput Sarlandy Hutabarat.
Apel tersebut turut dihadiri Kapolres Taput AKBP Johanson Sianturi, Kasi Pidum Kejari Taput Hery Sanjaya, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Agung Cory Fondrara Dodo Laia, Kepala BPBD Taput Bonggas Pasaribu, mewakili Dandim 0210/TU Kapten Gayor Sihombing, KPH XII Dinas Kehutanan Hombar Sinurat dan sejumlah PJU Polres dan OPD Pemkab Taput.
Baca Juga:Karhutla di Danau Toba, Terduga Pelaku Tak Ditahan
Pimpinan apel saat membacakan amanat Gubernur Sumut menyampaikan, apel kesiapsiagaan ini dilaksanakan secara serentak di Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengingatkan akan pentingnya kelestarian hutan, di mana negara Indonesia sebagai paru-paru dunia.
PJ Wali Kota Pimpin Apel Penanggulangan Karhutla
Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi memimpin Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana Karhutla, Jumat (12/8/22) di Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Tebing Tinggi.
Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ini merupakan satu tahapan penting untuk mengingatkan akan perlunya upaya melestarikan hutan dan lahan yang ada di Indonesia.
Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi suatu trigger untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait lainnya serta organisasi pecinta lingkungan, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana dalam rangka mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumut. (ferry/fernando/nazli/hm14)
