Samosir, MISTAR.ID

Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) meminta dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir untuk memperoleh Kartu Hijau UNESCO melalui proses revalidasi yang akan dilakukan antara Mei dan Juni 2025.

Kehadiran BP Toba Caldera di Kabupaten Samosir juga sekaligus untuk memperkenalkan diri setelah dilantik pada 4 Februari 2025.

"Sudah sepatutnya, kami datang memperkenalkan diri kepada Kepala Daerah di kawasan Danau Toba, selaku anggota dewan pembina kami," ungkap General Manager BP TCUGGp, Dr. Azizul Kholis, saat audiensi bersama rombongan Pemkab Samosir yang diterima oleh Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, Selasa (11/3/2025).

Azizul menyampaikan bahwa kehadiran BP Toba Caldera bertujuan untuk membangun koordinasi dan diskusi terkait program kemitraan, edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta digitalisasi di semua geosite.

Strategi ini diharapkan dapat mendukung upaya memperoleh Kartu Hijau dari UNESCO.

Manager Divisi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Debbie Riauni Panjaitan, menambahkan bahwa mayoritas geosite Kaldera Toba berada di kawasan Kabupaten Samosir, sehingga konsentrasi penilaian oleh Tim Asesor akan lebih banyak difokuskan di wilayah ini.

Ia berharap Pemkab Samosir segera mengeluarkan regulasi untuk perlindungan geosite dan membentuk tim pokja pengelolaan geosite.

Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, menyatakan bahwa untuk mendapatkan Kartu Hijau UNESCO diperlukan kerjasama, sinergitas, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah di kawasan Danau Toba.

"Kita harus menghilangkan ego sektoral. Yang diperlukan adalah saling mendukung, berkolaborasi, dan bersinergi. Saya yakin dengan mengintegrasikan potensi yang ada, Geopark Kaldera Toba akan mendapatkan Kartu Hijau dari UNESCO," ujarnya.

Ariston juga menyampaikan kesiapan pemerintah untuk membantu dukungan dana, khususnya dalam penyediaan informasi di pintu masuk geosite yang ada di Kabupaten Samosir, dengan catatan dukungan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan dalam situasi efisiensi pemerintah saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Pemkab Samosir, Hotraja Sitanggang, meminta BP Toba Caldera UNESCO Global Geopark untuk menyurati kementerian agar meninjau kembali kebijakan izin penyadapan getah pohon pinus di kawasan Danau Toba.

"Ini untuk mempertahankan nilai biodiversitas. Jika tidak dihentikan, tanaman endemik ini lama-kelamaan akan punah," kata Hotraja. (josner/hm17)