Tapteng, MISTAR.ID

Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa tidak ada lagi pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel).

Sekedar diketahui, mantan Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, Nursyam bersama Henny Nopriani Gultom selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Rujukan dan Herlismart Habayahan selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan saat ini didakwa terkait kasus korupsi pemotongan BOK dan Jaspel Puskesmas se-Tapteng tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 miliar.

Hal ini disampaikan Masinton didampingi Sekda, Erwin Hotmansah Harahap, saat memberikan pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan, Jumat (28/3/2025).

"Kemarin kita telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas yang dihadiri seluruh petugas kesehatan. Kami masih mendengar tentang adanya pemotongan itu," ujarnya.

Masinton menekankan bahwa penandatanganan pakta integritas yang telah dilakukan harus diikuti dengan tindakan nyata untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan di Rumah Sakit dan 25 Puskesmas di Tapteng.

Ia juga menegaskan bahwa pemotongan dana BOK dan Jaspel tidak dapat dibiarkan lagi.

"Sehingga tata kelola dikedepankan lebih baik, dengan semangat naik kelas dan prinsip adil untuk semua," katanya.

Selain itu, Masinton juga memastikan bahwa Puskesmas Kedai Tiga Barus akan kembali ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai janji kepada masyarakat saat kampanye di Pilkada.

Pihaknya telah membentuk tim percepatan peningkatan status Puskemas Kedai Tiga Barus yang dipimpin oleh Sekda Tapteng, Erwin Hotmansah.

Puskesmas Kedai Tiga Barus tersebut dulunya berstatus RSUD Barus yang dibangun pada masa pemerintahan (Alm) Raja Bonaran Situmeang sebagai Bupati Tapteng, dan diresmikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmy Faishal Zaini bersama Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho pada, Senin 19 Mei 2014.

Namun, di masa pemerintahan Bupati Tapteng, Baktiar Ahmad Sibarani, status RSUD Barus diturunkan menjadi Puskesmas Kedai Tiga Barus.(feliks/hm17)