Tapteng, MISTAR.ID

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk berkolaborasi dalam pelestarian lingkungan hidup.

Hal ini disampaikan Bupati saat meresmikan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Perubahan Tahun 2018-2027 Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XXV Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Tapanuli Tengah, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI-Pandan, di Ballroom Hotel Pia Pandan, Rabu (12/3/2025).

"Kami mengapresiasi kegiatan ini. DLHK Sumut adalah mitra Pemkab Tapteng dalam melestarikan lingkungan hidup, dan kami berkomitmen mendukung upaya ini. Sejak dulu, saya sangat pro terhadap pelestarian lingkungan," ujar Bupati Masinton.

Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Tapteng tengah menginventarisasi perkebunan, perizinannya, serta luas lahannya guna mendukung pelestarian lingkungan.

"Kami berharap dukungan dari DLHK Sumut agar kolaborasi ini terus berjalan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan masih minim, sehingga perlu sosialisasi agar kesadaran terhadap kelestarian alam meningkat," katanya.

Bupati juga menyoroti tiga krisis utama yang mengancam Bumi, yaitu perubahan iklim, degradasi alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.

Krisis ini berdampak pada ekosistem global, menyebabkan miliaran hektar lahan terdegradasi, memengaruhi hampir separuh populasi dunia, serta mengancam pendapatan domestik bruto global, khususnya masyarakat pedesaan dan petani.Melihat kondisi tersebut, Pemkab Tapteng hingga tingkat desa/kelurahan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah juga berupaya bekerja sama dengan DLHK Sumut dalam menata lingkungan, memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem, serta melakukan restorasi lahan dan konservasi di Kabupaten Tapteng.Sementara itu, Kepala Dinas DLHK Sumut, Yuliani Siregar, yang diwakili Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Tumpak Dolok Siregar, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Dokumen ini perlu diperbarui agar rencana kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI Pandan, Antonius Simanjuntak, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyampaikan proses penyusunan dokumen RPHJP Perubahan kepada para pihak serta memberikan ruang diskusi guna mendapatkan masukan, saran, dan tanggapan.Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman berbagai pihak terkait perubahan RPHJP yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kerja sama antara KPH dan pemangku kepentingan serta mengintegrasikan RPHJP Perubahan dengan rencana prioritas yang ada.

Acara ini dihadiri Field Forestry Senior Coordinator Yayasan Konservasi Indonesia, Sarmaidah Damanik, Kepala BPDAS Asahan Barumun, Kepala Balai KSDA II Pematangsiantar, perwakilan OPD Tapteng, para camat, lurah, dan kepala desa se-Tapteng, Kelompok Perhutanan Sosial, pimpinan Yayasan Ekosistem Lestari, pimpinan STIE Sibolga Tapteng, staf Konservasi Indonesia, serta tamu undangan lainnya. (syaiful/hm17)