Tapsel, MISTAR.ID
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Dolly Pasaribu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2023, pada sidang paripurna DPRD setempat, Senin (22/4/24).
Pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe itu, Dolly mengatakan, LKPj Kabupaten Tapsel semakin tahun makin membaik sesuai harapan bersama.
Di mana, APBD Tapsel 2023, dalam kondisi unaudit, yang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) penetapan dan Perubahan (P) APBD Kabupaten Tapsel tahun 2023.
Baca juga:Rapat Banmus DPRD Simalungun Tak Korum, Jadwal Paripurna LKPJ Bupati 2023 Belum Jelas
Target pendapatan setelah P-APBD adalah sebesar Rp 1.599.948.287.291 dengan realisasi Rp 1.601.342.999.869 atau mencapai 100,09% dari rencana.
Bahkan, pendapatan daerah pada tahun 2023, juga terjadi peningkatan sebesar Rp 42.687.678.636,3 atau 2,68% dibandingkan tahun 2022.
Sedangkan pada sisi belanja tahun anggaran 2023, rencana belanja setelah P-APBD sebesar Rp 1.935.784.995.475, terealisasi Rp 1.820.445.785.362 atau sebesar 94,04% dari rencana belanja.
Baca juga:Bahas LKPj Bupati Batu Bara, DPRD Menyoroti Nasib PPPK dan Masalah Proyek
Sementara, untuk realisasi belanja tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 369 miliar lebih atau 25,44%, dibanding belanja tahun 2022 Rp 1.451.160.729.449.
Disampaikan Bupati, pelaksanaan program pembangunan berdampak pada peningkatan banyak aspek. Misalnya di data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 terjadi peningkatan di semua indikator capaian kinerja makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang terus meningkat dengan kategori tinggi dengan nilai 74,58 atau naik 0,84% dibandingkan tahun 2022, yaitu nilai 73,96.
“Kemudian tahun 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 7,01%. Ini berarti mengalami penurunan 13,14% dibandingkan tahun 2022 sebesar 8,07%,” paparnya.
Baca juga:LKPj Bupati, APBD Batu Bara 2023 Defisit Rp39 Miliar
Dirincikan, pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 capaian kinerja makro yaitu 5,11% atau naik
Seterusnya, PDRB perkapita Tapsel pada tahun 2023 sebesar 60,39 juta atau naik 9,24% dibandingkan tahun 2022 sebesar 55,28 juta dari sisi ketimpangan pendapatan atau angka gini ratio tahun 2023, yaitu 0,219 atau naik sebesar 4,78% dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,209.
“Kerja keras itu semua kita lakukan dengan tetap mengedepankan transparansi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Ini juga dibuktikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) tahun 2022. Alhamdulillah kita dapat meraih opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ini sudah 9 tahun berturut-turut kita raih mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan seterusnya di masa yang akan datang,” sebut Dolly. (amran/hm16)
