Tanjung Balai, MISTAR.ID
Wali Kota Tanjungbalai, Waris Tholib bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Nurmalini Marpaung menghadiri acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Santika Premiere Dyandra, Kota Medan, pada Jumat (8/3/24).
Waris menerima plakat dan piagam penghargaan atas capaian Kota Tanjungbalai sebagai yang terbaik se-Sumut dalam realisasi belanja APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.
Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen Pemko Tanjungbalai dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Tanjungbalai mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan yang baik.
Baca juga:Padangsidimpuan Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik III Tahun 2024
Selain menerima penghargaan, Wali Kota juga turut melakukan penandatanganan komitmen bersama rembuk stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sumut tahun 2025. Ini menunjukkan komitmen Pemko Tanjungbalai dalam memerangi stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam musrenbang kali ini memprioritaskan 4 aspek pembangunan untuk tahun 2025 mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin menuturkan, yang pertama adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sebagai upaya menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi dan ketahanan bencana yang akan dilaksanakan dalam 14 kegiatan strategis daerah.
Baca juga:Wali Kota Tanjungbalai Dorong Pembangunan Berkualitas dan Partisipatif
“Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah,” paparnya.
Lanjut Hassanudin, ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, untuk menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan infrastruktur permukiman, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan sistem transportasi akan dilaksanakan melalui 12 kegiatan strategis daerah.
Terakhir, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, untuk menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta inovasi daya saing daerah juga akan dilaksanakan melalui 4 kegiatan strategis daerah. (saufi/hm16)
