Medan, MISTAR.ID
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Hendra Cipta mengatakan kinerja Dinas Pendidikan Sumut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya memang dinilai kurang baik dan amburadul.
Sehingga tidak hanya masalah pertanggungjawaban mengenai dana BOS yang telah disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saja yang kurang baik, namun Hendra menilai harmonisasi pegawai pejabat-pejabat di sana juga tidak harmonis, sehingga akhirnya mengganggu iklim kerja.
Baca Juga:Uang Pensiunan dan PNS Aktif Disimpan ke Koperasi Berujung Mandek, Disdik Sumut Bakal Mediasi
“Iklim kerja tidak sehat, persaingan kerja yang tidak sehat. Ada banyak hal lah. Jadi wajar Gubernur Sumut mengkritik hal itu. Bahkan kenyataan itu. Dan, kami dari Komisi E DPRD Sumut ini melihat kinerja Dinas Pendidikan Sumut jauh lrbih parah buruknya. Kritikan Gubernur masih jauh lebih lunak mengkritisi kinerja mereka,” terang Hendra pada mistar.id, Rabu (23/3/22).
Kinerja yang buruk ini, sambung Dia, bisa dilihat dari sepanjang tahun proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang amburadul. Hal ini dinilai karena kesalahan human (manusia)-nya. Selanjutnya program-program pembangunan sekolah yang banyak terkendala, sehingga terjadi silpa di dinas terkait.
Baca Juga:Uang Pensiunan dan PNS Aktif Disimpan ke Koperasi Berujung Mandek, Disdik Sumut Bakal Mediasi
“Ini semua akibat dari kinerja. Akibat lemah pemimpin yakni kepala dinasnya yang tidak kompeten mengelola dengan baik selama ini. Maka saat ini, menjadi tantangan khusunya bagi Pak Lasro Marbun selaku Plt Dinas Pendidikan Sumut untuk memperbaiki problem yang ada di situ. Jadi, saya rasa Pak Lasro bisa mengurai itu tapi butuh waktu. Mulai dari personil, harmonisasi, kinerja antar personil yang ada. Ini yang harus dibangun agar terciptanya kekompakan yang solid. Sehinga tercipta kinerja yang lebih baik,” ungkap Hendra.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga melihat dalam statemen Gubernur Sumut yang telah beredar di media massa merupakan kritik yang positif sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebab terakhir ada kasus Koperasi Pegawai di Dinas Pendidikan Sumut yang tak kunjung selesai.
“Ini juga menjadi catatan buruk. Karena koperasi ini sudah puluhan tahun di sana, baru terkuak setelah ke Komisi E. Maka ini harus dicari solusinya oleh dinas terkait, karena yang jadi anggota itu ataupun yang memberikan simpanan/pinjaman menyimpan uangnya adalah orang yang dari dinas lingkungan itu sendiri, yakni Dinas Pendidikan Sumut. Jadi memang banyak sekalilah. Kami dari Komisi E menilai Dinas Pendidikan Sumut ini secara kinerja tidak memuaskan,” jelasnya.
Baca Juga:DPRD Medan Kecam SE Kadisdik Terkait Vaksin Jadi Syarat Siswa Boleh PTMT
Untuk itu, perlu banyak perbaikan, misalnya personalisasi di Dinas Pendidikan ini harus dievaluasi. Beberapa jabatan yang perlu dievaluasi harus dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumut, khususnya gubernur. Serta sitem kerja juga harus digitalisasi. Jangan hanya tenaga honor saja yang menguasai teknologi, tetapi para ASN juga harus bisa. Namun ini juga menjadi problem.
“Bayangkan kalau tenaga honor gak masuk, kinerjanya terkendala. Akibat pejabatnya gak kompeten. Kita harapkan ada revolusi di sana. Karena posisi potret pendidikan kita saat ini menurun. Belum lagi masalah klasik terkait penunjukan kepala-kepala sekolah dan pejabat yang lain, yang harus diawasi secara benar oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Jangan sampai dirusaklah citra pendidikan ini. Apalagi dalam pembangunan di Sumut bidang pendidikan ini menjadi prioritas kita,” pungkasnya.(anita/hm15)
