Realisasi Dana TKD Tambahan untuk Pemulihan Pascabencana di Asahan Capai 68,76 Persen

Salah satu proyek perbaikan tanggul sungai di Kabupaten Asahan yang bersumber dari dana TKD tambahan. (Foto: Diskominfo/ MISTAR)
Asahan, MISTAR.ID (21/11/2026) – Realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan untuk pembangunan dan pemulihan pascabencana di Kabupaten Asahan mencapai 68,76 persen. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Asahan pada peringkat keempat di Sumatera Utara.
Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Horas Maurits Panjaitan, melalui data resmi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.
"Realisasi TKD tambahan tahun anggaran 2026 Kabupaten Asahan mencapai 68,76 persen. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan percepatan pemulihan pascabencana, penanganan gangguan infrastruktur akibat bencana, bantuan aktivitas ekonomi, serta konektivitas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Asahan, Arbin Ariadi Tanjung, dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, pascabencana yang terjadi pada November 2025 lalu, dana TKD tambahan dimanfaatkan untuk membantu mengatasi keterbatasan keuangan daerah sekaligus menangani berbagai dampak yang ditimbulkan bencana tersebut.
Menurutnya, penyerapan anggaran untuk pembangunan dan pemulihan sejauh ini telah berjalan dengan baik.
"Artinya, pemulihan infrastruktur sangat dibutuhkan agar mobilitas warga dan konektivitas antarwilayah kembali lancar," ujar Tanjung.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, sebelumnya menyampaikan bahwa Kabupaten Asahan menempati peringkat keempat di Sumatera Utara dalam realisasi dana TKD tambahan. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri.
Maurits mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan pesan Menteri Dalam Negeri agar anggaran penanganan bencana tidak dialihkan untuk membiayai kegiatan di luar kepentingan penanganan dan pemulihan pascabencana.

