Asahan, MISTAR.ID

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak delapan kali berturut-turut bukanlah perkara mudah. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan kembali mencatat sejarah dengan mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Ketua DPRD Asahan, Efi Irwansyah Pane, mengatakan keberhasilan ini bukan semata hasil kerja teknis, melainkan cerminan dari budaya tata kelola pemerintahan yang mengedepankan integritas, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan.

“Sejak awal, DPRD Asahan berkomitmen mengawal pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan profesional. Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk bekerja sesuai aturan,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Menurut Efi, opini WTP adalah indikator kesehatan sistem pemerintahan. DPRD, katanya, menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan dan pelaporannya.

“Setiap catatan dari BPK selalu kami tindak lanjuti bersama eksekutif. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk membangun keuangan daerah yang kredibel,” katanya.

Ia juga menekankan keberhasilan meraih WTP untuk kedelapan kalinya merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Sebelumnya, Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, Wakil Bupati Rianto, dan Ketua DPRD turut hadir menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, Jumat (23/5/2025).

“Ini bukan garis akhir, melainkan titik tolak untuk menjaga konsistensi dan terus meningkatkan tata kelola pemerintahan. Opini WTP adalah amanah, bukan hadiah,” ucap Efi.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atas kerja keras mereka dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

“WTP ke-8 ini adalah bukti bahwa sistem keuangan kita semakin matang. Ini hasil kerja bersama antara OPD, eksekutif, dan legislatif yang solid,” ujar Taufik.

Menariknya, capaian opini WTP ini menjadi bagian dari 100 hari kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030. Sejak awal menjabat, keduanya telah menegaskan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Dengan capaian ini, Kabupaten Asahan menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan sistem keuangan daerah terbaik di Sumatera Utara. Prestasi ini turut memperkuat visi pembangunan Asahan menuju “Masyarakat yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan.” (perdana/hm24)