Deli Serdang, MISTAR.ID
Pemkab Deli Serdang kembali meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat. Pertama, Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan menerima penghargaan atas prestasi capaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan top terpuji 45 inovasi kategori pelayanan publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) pada acara penyerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (6/12/22).
Penghargaan ini diserahkan MenpanRB Abdullah Azwar Anas. Penganugrahan pelayanan publik diberikan atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara publik (UPP), penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok renta.
Serta, top terpuji 45 inovasi pelayanan publik dan outstanding achievement of publik services dari kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP).
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, Kabupaten Deli Serdang berhasil meraih predikat BB.
Baca Juga:Pemkab Deli Serdang Raih 6 Penghargaan dari Kemenkes
Inovasi yang mengantarkan Pemkab Deli Serdang kembali meraih penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik bidang pendidikan tahun 2022 tersebut yakni, Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, Anak Panji, Anak Kasir Mengaji yang merupakan sebuah model pemberdayaan anak-anak marjinal di bidang pendidikan.
Pada kesempatan itu, MenpanRB menyampaikan, untuk dapat terus melakukan perbaikan menuju birokrasi berkelas dunia, karenanya diperlukan komitmen baik dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya.
Sehingga, yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Abdulah Azwar Anas menjelaskan, evaluasi yang dilakukan Kementerian PanRB tersebut mencakup evaluasi reformasi birokrasi (RB), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Baca Juga:Kejari Dairi Terima Tersangka dan BB Perkara Oknum ASN Pembuat Surat Palsu
Sementara itu, evaluasi di bidang pelayanan publik mencakup Indeks Pelayanan Publik (IPP), penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi pelayanan publik.
“Para kepala daerah dan perwakilan Kementerian/lembaga yang hadir hari ini kerjanya sudah berdampak, mudah-mudahan ke depan bisa terus ditingkatkan,” harap Azwar Anas.
Untuk dapat mempercepat pelaksanaan birokrasi berdampak, Kementerian PanRB juga menjalankan RB tematik yang telah dicanangkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Senin (5/12/22).
RB tematik terbagi menjadi empat, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program prioritas Presiden yang terbagi dua yaitu, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog dan pengendalian inflasi.
Kata Azwar Anas, kini telah hadir 103 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh penjuru Indonesia, dengan 26 MPP yang baru saja diresmikan serentak.
Baca Juga:Jika Sebar Hoaks di Pemilu 2024, Meta Respons Potensi Blokir Facebook
“Dalam waktu dekat, kita akan pilih beberapa pemerintah daerah sebagai pilot project dari MPP digital. Gedung fisik untuk pelayanan penting, namun digitalisasi pelayanan juga penting untuk terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman,” jelas Menteri PanRB.
“Mudah-mudahan ke depan seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kinerjanya, di tengah keterbatasan yang ada. Dengan adanya kolaborasi, insyaallah banyak tujuan ke depan yang bisa diselesaikan,” terang MenpanRB.
Raih Penghargaan Dari BKKBN
Di tempat yang berbeda, pada Acara Forum Nasional Stunting di Hotel Shangrila Jakarta, Wabup Deli Serdang HM Yusuf Ali Siregar juga menerima apresiasi penghargaan bagi kepala daerah yang telah melaksanakan kelembagaan yang baik dalam meningkatkan upaya konvergensi dari daerah sampai ke desa/kelurahan dari Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo.
Di kesempatan itu dipaparkan, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia berada di 24,4 persen.
Walaupun mengalami penurunan masih diperlukan upaya yang besar dari berbagai pihak untuk mencapai target nasional 14 persen pada tahun 2024.(rinaldi/hm10)
