Labura, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) belakangan ini menjadi sorotan karena pelantikan pejabat dilakukan terkesan tertutup dan minim transparansi, khususnya di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM).

Selain berlangsung tanpa publikasi luas, data terkait pejabat yang dilantik juga sulit diakses oleh publik. Kondisi ini terlihat pada pelantikan sejumlah pejabat yang digelar di Aula Ahmad Dewi Syukur, Aekkanopan, Kamis (2/4/2026).

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pengembangan Karier BKSDM Labura, Yuda Iskandar Aruan, menyatakan bahwa data pejabat yang dilantik sebenarnya bisa diperoleh. Ia pun mengarahkan untuk menghubungi salah satu stafnya, Malik Munthe.

Namun, ketika ditemui di kantor BKSDM, Malik menyebutkan bahwa data tersebut akan dikirimkan kemudian.

“Kalau data yang diminta, nanti akan dikirimkan,” ujarnya singkat.

Meski demikian, hingga sore hari data yang dijanjikan belum juga diterima. Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp juga tidak mendapatkan respons lebih lanjut.

Belum diketahui secara pasti alasan keterlambatan atau tidak diberikannya data tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan informasi publik dalam proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Labura.

Transparansi dalam pengelolaan kepegawaian dinilai penting guna menjaga akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.