Tapteng, MISTAR.ID

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widaya, dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Wakil Bupati Tapteng, Mahmud Efendi, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng.

Widhi menjelaskan bahwa entry meeting ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup, tujuan, serta mekanisme pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.

“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi. Menurutnya, implementasi SIPD tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga berperan penting dalam peningkatan opini laporan keuangan.

“Oleh karena itu, kepala daerah dan pemangku kepentingan harus memastikan SIPD terhubung dengan aplikasi lainnya,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi menyatakan komitmen Pemkab Tapteng dalam mendukung proses pemeriksaan serta mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Kami siap berkoordinasi dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung guna memastikan hasil yang optimal,” ujarnya.

Mahmud juga menegaskan dukungan terhadap penerapan SIPD sebagai sistem terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan keuangan daerah.

“Kita sepakat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas APBD sesuai peraturan. Implementasi SIPD wajib untuk menyatukan data nasional,” tutupnya.