Pakpak Bharat, MISTAR.ID
Kelompok mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan pemuda yang diwakili Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pakpak Bharat mengaku kecewa kepada Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor.
Mereka menyampaikan kekecawaan itu saat digelar pertemuan, Selasa (23/8/22) di ruang rapat Sekretariat Daerah dengan Wabup Mutsyuhito Solin dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari otorita birokrasi setempat.
Dua orang perwakilan mahasiswa, Nazri Solin dan Indra Maharaja mengutarakan kekecewaan itu. Pasalnya, di beberapa kesempatan perhelatan penting, seperti sidang pengambilan keputusan, terkait agenda sidang paripurna, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor (FBT) tidak hadir.
Baca juga:Â Destinasi Wisata Lae Ordi Cocok Buat Pecinta Arung Jeram, Ini Kata Bupati Pakpak Bharat
Bahkan dicontohkan, akibat ketidakhadirannya pada sidang paripurna pengesahan penggunaan APBD TA 2021 beberapa pekan lalu berujung ribut hingga sidang diundur.
Menurut Nazri dan Indra, beberapa kebijakan orang nomor satu di daerah Simsim tersebut tidak populer dan tak memihak kepada kepentingan masyarakat Pakpak, seperti penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan, pengelolaan anggaran, menurunnya bantuan atau beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di PTN dan rendahnya perhatian terhadap budaya Pakpak.
Bahkan Nazri menyinggung, perangkat pakaian yang dikenakan FBT saat Ultah Pakpak Bharat ke-19 yang menimbulkan pro kontra. Sejumlah poin yang disampaikan para pemuda dan mahasiswa diharapkan akan menjadi perhatian serius pihak eksekutif demi perbaikan pembangunan di Pakpak Bharat ke depan.
Sementara itu, Wabup Mutsyuhito Solin menyampaikan, urusan birokrasi pemerintahan ibarat kereta api yang berjalan di relnya. Menyimpang dari jalur akan jadi persoalan. Pihaknya berupaya semaksimal mungkin menata birokrasi dan anggaran, sehingga pembangunan itu benar-benar terlaksana dan dinikmati masyarakat.
Baca juga:Â Pengesahan Ranperda APBD Pakpak Bharat 2021 Diwarnai Aksi Walk Out Anggota DPRD
Dikatakannya, urusan penempatan pejabat harus disesuaikan dengan skill dan kemampuan personel. Terkait beasiswa, diprioritaskan kepada peningkatan kualitas dari pada kuantitas. Sekaitan itu, kebijakan akan diarahkan kepada 10 PTN ternama di Indonesia. Mutsyuhito menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemuda dan mahasiswa.
Menurut dia, kedatangan mahasiswa dinilai sebagai semangat dan merupakan bentuk kepedulian terhadap daerah. 10 tuntutan yang disampaikan merupakan bagian dari program pemerintah setempat yang perlu mendapat atensi.
“Beda pendapat sah-sah saja. Itu makna dari sebuah demokrasi. Mari tingkatkan diskusi dan silaturahmi demi tujuan yang bermanfaat dan bermartabat,” ujarnya.(sampang/hm09)
