Kongres AKP2I 2025, Ketum Terpilih Harus Jadi Pemersatu dan Penggerak


Denny Syafrizal, Direktur Lex Priority Law Firm. (f:ist/mistar)
Asahan, MISTAR.ID
Menjelang pelaksanaan Kongres Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) di Sentul, Bogor, pada 10–11 Mei 2025, berbagai harapan muncul dari para anggota.
Salah satunya disampaikan Denny Syafrizal, Direktur Lex Priority Law Firm dan anggota AKP2I Medan.
Ia berharap kongres tidak hanya menjadi rutinitas organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk melahirkan kepemimpinan baru yang mampu merangkul semua pihak di dalam AKP2I.
“Saya berharap kongres ini bukan hanya sekadar agenda seremonial dan formalitas pemilihan Ketua Umum. Harus ada output nyata. Ketua umum yang terpilih nanti harus mampu menjadi pemersatu dan penggerak organisasi secara menyeluruh,” tutur Denny, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, pemilihan Ketua Umum harus menjadi momentum penyegaran organisasi dan menjawab kebutuhan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan di bidang perpajakan yang terus berkembang.
Lebih lanjut, Denny menekankan pentingnya kongres kali ini sebagai ajang merumuskan strategi penguatan sinergi antara AKP2I dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia menilai hubungan yang erat dan saling mendukung antara organisasi profesi dan pemerintah akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.
Kongres tahun ini mengusung tema “Memperkuat Profesionalisme dan Integritas Konsultan Pajak Publik untuk Organisasi AKP2I yang Solid dan Kontribusi Nyata bagi Kemajuan Bangsa.”
Tema tersebut, menurut Denny, sangat relevan dan harus dijadikan pijakan seluruh peserta untuk membangun arah organisasi yang lebih progresif.
“Tema ini menarik dan sangat penting. Profesionalisme dan integritas harus menjadi dasar dalam membentuk organisasi yang kokoh dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan nasional,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Denny menegaskan, AKP2I harus bisa memainkan peran lebih besar dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui kontribusi nyata di sektor perpajakan, serta menjadi wadah penguatan kompetensi bagi para konsultan pajak publik di Indonesia. (perdana/hm27)
PREVIOUS ARTICLE
28 ASN Kemenag Langkat Ikut Berangkat Haji