Medan, MISTAR.ID

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya mempercepat tata kelola layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan melalui akselerasi digitalisasi serta penguatan kualitas lembaga pendidikan.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Ahmad Qosbi, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Qosbi menuturkan, tahun ini pihaknya menjalankan percepatan tata kelola layanan secara lebih progresif. Strategi pembangunan kehidupan beragama, kata dia, dipusatkan pada penguatan pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan.

Ia menyebutkan bahwa strategi tersebut sudah dimantapkan guna mewujudkan pembangunan tata kehidupan beragama di Sumut.

“Kami memohon dukungan agar dapat melayani umat secara optimal,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/2/2026).

Prioritas Kemenag Sumut, sebutnya, tidak hanya pada percepatan digitalisasi tata kelola, tetapi juga pada peningkatan kualifikasi dan relevansi pendidikan keagamaan, sejalan dengan visi Kementerian Agama, yaitu mempersiapkan umat masa depan.

Namun demikian, Qosbi mengakui masih ada sejumlah tantangan, terutama pada pemenuhan sarana dan prasarana. Besarnya jumlah lembaga dan luasnya wilayah menjadi kendala dalam pemerataan fasilitas. Menurutnya, masih banyak sekolah keagamaan yang membutuhkan ruang belajar, asrama, hingga fasilitas sanitasi yang layak.

Ia juga menyinggung belum meratanya ketersediaan guru dan penyuluh agama, serta belum rutinnya alokasi anggaran sarana dan prasarana setiap tahun. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren masih belum disahkan.

“Kami bermohon adanya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan masa depan umat yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Qosbi turut menekankan konsistensi Kemenag Sumut dalam menjaga harmoni di tengah kemajemukan daerah. Ia menyebut Sumut sebagai miniatur kerukunan dan etalase toleransi di Indonesia.

“Merawat harmoni di tengah kemajemukan merupakan sebuah prioritas mutlak. Mengingat saat ini karakter umat sudah bergeser menjadi generasi digital yang rentan terhadap provokasi instan, sehingga pembinaan umat kami arahkan pada langkah preventif dan inovatif,” katanya menjelaskan.

Langkah yang dijalankan antara lain Transformasi Dakwah Digital dan Program Youth Harmony, penguatan ekoteologi dalam kerangka Kerukunan Jilid II, serta pemberian apresiasi terhadap tata kelola kerukunan.

Kanwil Kemenag Sumut juga memperkuat sinergi strategis dengan instansi sektoral di tingkat provinsi hingga daerah, termasuk penerapan sistem peringatan dini (early warning system) dan pencegahan konflik terpadu, pendampingan hukum dan tata kelola bersih, serta sinergi layanan kesehatan bagi generasi masa depan.

“Kami terus berkolaborasi dengan institusi pemerintah, organisasi masyarakat, dan para pemangku kebijakan untuk memperluas gerakan moderasi yang damai dan rukun,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar, menjelaskan bahwa kunjungan reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran agama dan sosial.

DPR RI, sebutnya, akan terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ansori berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin intensif agar bantuan sosial tepat sasaran dan ketahanan sosial masyarakat Sumut semakin kuat secara inklusif.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan peningkatan layanan dan pendidikan agama serta keagamaan di Sumut secara simbolis dengan total Rp6.376.800.000. Bantuan tersebut diterima Ahmad Qosbi didampingi Kabag TU Syafrizal Bancin dan Pembimas Hindu Elirosa Tarigan. (hm27)