Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, menyoroti pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) di sejumlah titik di Kota Medan.

Menurutnya, pembangunan fasilitas transportasi umum tersebut harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat.

Hal itu disampaikannya menyikapi adanya penebangan pohon di area jalur hijau yang dijadikan lokasi pembangunan halte BRT. Ia menilai, penggunaan kawasan jalur hijau untuk proyek infrastruktur memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dinilai mengurangi ruang terbuka hijau di perkotaan.

“Yang menjadi perhatian kita adalah pembangunan halte dilakukan di jalur hijau dan ada penebangan pohon. Wajar jika masyarakat bertanya apakah tidak ada lokasi lain yang lebih ideal untuk pembangunan halte bus,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, proyek BRT Mebidang sebenarnya telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, konsep pembangunan yang sudah disusun kemungkinan telah melalui berbagai tahapan kajian sehingga sulit dilakukan perubahan secara besar-besaran.

“Rencana ini sudah dibuat beberapa tahun lalu, sehingga tentu semuanya sudah dikaji. Namun yang paling penting sekarang adalah bagaimana pembangunan tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa pengembangan transportasi massal seperti BRT merupakan langkah penting untuk mendukung mobilitas masyarakat di Kota Medan dan kawasan Mebidang.

Ia turut mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Pembangunan dengan tujuan baik jangan sampai menimbulkan masalah baru. Karena itu, aspek keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, dan dampak lingkungan harus benar-benar menjadi perhatian,” tegasnya.

Ia berharap keberadaan halte BRT nantinya mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung sistem transportasi publik yang lebih modern, nyaman, dan terintegrasi.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah dan pihak pelaksana proyek untuk terus melakukan evaluasi terhadap titik-titik pembangunan yang dianggap menimbulkan polemik di masyarakat.

“Ke depan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah ada. Fokus utamanya tetap pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan maupun masyarakat pengguna layanan BRT,” tuturnya. (hm27)