Samosir, MISTAR.ID - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti kawasan Danau Toba hingga Kabupaten Samosir memicu kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, hingga Kamis (15/10/2026), keputusan mengenai penghentian sementara pembelajaran tatap muka (PTM) bagi siswa SD dan SMP di Samosir belum ditetapkan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menginstruksikan seluruh SMA dan satuan pendidikan sederajat untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Jumat (16/10/2026) hingga waktu yang belum ditentukan.

Kabut asap dilaporkan membuat jarak pandang di kawasan tersebut hanya sekitar 200 meter. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan polusi udara dapat mengganggu kesehatan pernapasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3/105/Disdik/X/2026 tertanggal 14 Oktober 2026. Melalui surat tersebut, sekolah tingkat SMA dan sederajat diminta mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem daring.

Sekolah juga diminta memastikan guru dan siswa tetap aktif mengikuti pembelajaran melalui platform yang disepakati. Pelaksanaan tes kemampuan akademik tetap harus diperhatikan sesuai jadwal.

Kebijakan pembelajaran daring tersebut akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan arahan pihak berwenang.

Berbeda dengan kebijakan untuk jenjang SMA, Pemerintah Kabupaten Samosir belum mengambil keputusan mengenai penghentian sementara PTM bagi siswa SD dan SMP.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Samosir, Dumosch Pandiangan, mengatakan pihaknya masih menunggu rapat terpadu bersama tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membahas langkah antisipasi kabut asap.

Menurut Dumosch, keputusan ditargetkan dapat diperoleh paling lambat Senin, tetapi pembahasan lebih lanjut masih diperlukan sebelum kebijakan ditetapkan.

Ia juga menyebutkan bahwa pembahasan perlu melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk pihak yang menangani perhubungan dan transportasi.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, Sarimpol Manihuruk, menilai Dinas Pendidikan dapat mengambil keputusan sesuai kebutuhan perlindungan siswa tanpa harus menunggu BPBD menetapkan libur sekolah.

Sarimpol menyebut Surat Edaran Bupati Samosir dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan langkah antisipasi. Jika dinilai perlu, Dinas Pendidikan dapat mengusulkan atau menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Perbedaan pandangan tersebut membuat kepastian pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP di Samosir belum diperoleh ketika kabut asap masih mengganggu jarak pandang.

Kabut asap karhutla dapat mengandung partikel halus PM2.5 dan berbagai polutan lain yang berbahaya jika terhirup. Partikel berukuran sangat kecil tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, sedangkan paparan polusi juga dapat menyebabkan iritasi mata dan memperburuk gangguan kesehatan tertentu.

Anak-anak termasuk kelompok yang lebih rentan terhadap pencemaran udara. Karena itu, pemantauan kualitas udara dan penerapan langkah perlindungan menjadi penting selama kabut asap masih berlangsung.

Masyarakat diimbau mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah setempat. Jika kondisi udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan respirator yang sesuai ketika harus keluar rumah dapat membantu mengurangi paparan partikel polusi.

Kepastian kebijakan sekolah di Samosir kini menjadi perhatian, terutama untuk memastikan keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi kabut asap yang belum mereda.