Paluta, MISTAR.ID
Puluhan awak media dan LSM serta pegiat sosial melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Jumat (10/11/23). Aksi ini menuntut agar Pemerintah Kabupaten Paluta mencabut perlakuan istimewa terhadap mantan bupati, Andar Amin Harahap.
Pengunjuk rasa juga meminta agar PNS bersikap netral dan tidak ikut politik praktis dalam menjelang Pemilu serta meminta Sekda Paluta Patuan Rahmat Syukur Hasibuan beserta sejumlah kepala OPD tidak ikut serta dalam kegiatan sosialisasi mantan Bupati Paluta Andar Amin Harahap yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar.
Baca Juga:Â Kades Pangkal Dolok Julu Paluta Jadi Terdakwa Tipikor Dana Desa, Termasuk Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Massa melakukan aksi tabur bunga di depan pintu masuk kantor bupati sebagai simbol matinya netralitas PNS di Pemkab Padang Lawas Utara menjelang Pemilu.
Massa juga meminta Pemkab Paluta untuk tidak mendiskreditkan Hariro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati setelah Andar Amin resmi berhenti sebagai bupati Paluta.
Aksi damai sempat sedikit ricuh ketika massa memaksa masuk ke halaman kantor bupati Paluta yang dijaga ketat aparat kepolisian dan Sat Pol-PP. Akibatnya, aksi saling dorong tidak bisa dihindari.
Setelah beberapa jam massa berorasi, perwakilan Pemkab Padang Lawas Utara diwakili Kabag Hukum, Riki Harahap, menemui massa.
Baca Juga:Â 255 Personel Dikerahkan untuk Antisipasi Kerusuhan Pilkades Serentak di Paluta
Kepada massa Riki Harahap menyampaikan, apa yang menjadi tuntutan massa akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya.
“Kami menerima semua aspirasi rekan rekan media dan LSM. Kami berjanji akan menindaklanjuti hal ini kepada pimpinan kami,” katanya.
Selain di depan kantor bupati Paluta, massa juga melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat. (Hotma/hm22)
