Batu Bara, MISTAR.ID
Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Gerindra (FG) DPRD Kabupaten Batu Bara menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022.
Sorotan itu disampaikan pada rapat paripurna pandangan umum fraksi atas penyampaian nota Rancanangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 yang dipimpin Ketua DPRD, Safi’i, Selasa (20/6/23).
Paripurna yang dihadiri Bupati, Zahir diwakili Asisten I, Rusian Heri dan kedua Wakil Ketua DPRD, FPG melalui juru bicaranya Rohadi mencermati penyampaian orang nomor 1 di Kabupaten Batu Bara yang memaparkan capaian komponen PAD masih rendah.
Baca juga: Seluruh Fraksi DPRD Batu Bara Dukung Ranperda Perlindungan Anak
“Realisasi pajak daerah hanya mencapai angka 81, 90 persen. Sementara retribusi daerah hanya mencapai angka 85, 52 persen, bebernya.
Terkait capaian pendapatan yang masih rendah, FPG menyarankan agar pada proses pembahasan nantinya kedua komponen itu dibahas lebih terperinci, untuk mengetahui apa penyebab tidak tercapainya target realisasi.
Sementara terkait realisasi pendapatan hibah sebesar Rp. 3.314.184.440, FPG meminta penjelasan yang rinci meliputi sumber hibah, jenis hibah yang diberikan apakah berupa uang, tanah, bangunan atau pun dalam bentuk aset lainnya. Juga dasar pemberian hibah, serta serah terima hibah dari pihak pemberi kepada Pemkab Batu Bara.
Baca juga: Gegara Putusan MK dan Perpres, Capaian PAD Kabupaten Batu Bara tak Optimal
Demikian pula Fraksi Gerindra (FG) melalui juru bicaranya, Ahmad Fahri Meliala mengungkapkan, target PAD pada APBD 2022 belum dapat tercapai atau hanya sebesar 96,53 persen. Ini dibandingkan tahun 2021 lalu, target PAD mencapai 102,32 persen. FG mempertanyakan hal apa saja yang menyebabkan target pendapatan daerah pada APBD 2022 tidak tercapai.
Terkait dengan dapat dihematnya belanja daerah seperti dipaparkan Bupati, fraksi ini mempertanyakan apakah penghematan itu terjadi karena faktor efesiensi atau faktor banyaknya program kegiatan yang telah dianggarkan, namun tidak terlaksana.
“Kami memandang kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat, bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna di masa-masa mendatang. Kami berharap, ada keterpaduan antara perencanaan dan prioritas penggunaan keuangan untuk pembangunan daerah, sehingga dapat dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahmad.
Baca juga: Sampaikan Laporan Reses, Anggota DPRD Batu Bara Janji Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Sementara 8 fraksi lainnya di DPRD Batu Bara juga menyampaikan pandangan umum fraksinya atas penyampaian nota Ranperda itu. (ebson/hm16)
