Asahan, MISTAR.ID
Ketua DPRD Kabupaten Asahan Baharuddin Harahap membuka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Asahan atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Asahan, Rabu (22/9/21).
Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Wakil Ketua dan anggota DPRD Asahan, Forkompinda serta OPD terkait.
Sebelum menyampaikan jawaban Bupati Asahan atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Asahan Tahun 2021, Wakil Bupati Asahan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Asahan yang secara umum telah memberikan dukungan dan masukan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan pada tanggal 20 September 2021.
Dukungan dan masukan ini secara langsung memberikan energi positif bagi Pemerintah Kabupaten Asahan, dalam memajukan dan mensejahterakan Masyarakat.
Baca Juga:Pemkab Asahan Sosialisasikan Keanggotaan Korpri dan BPJS Ketenagakerjaan
Wakil bupati menyampaikan, jawaban bupati ini terkait perubahan target pendapatan daerah, penanganan dan peningkatan mutu bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan kehidupan beragama, dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu pada pos pembiayaan.
Dari segi pendapatan daerah, menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PAN terkait dengan penurunan target pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka pada tahun ini merupakan tahun kedua dimana pemerintah pusat melakukan kebijakan refocussing alokasi dana perimbangan khususnya dana alokasi umum.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, pemerintah pusat melakukan perubahan alokasi, penggunaan dan penyaluran dana perimbangan.
Alokasi DAU Kabupaten Asahan yang semula ditetapkan sebesar Rp845.782.109.000, mengalami pengurangan sebesar Rp27.088.162.000. Pengurangan DAU ini tentu berakibat kepada perubahan rencana belanja yang telah ditetapkan, dari segi penanganan dan peningkatan mutu bidang kesehatan.
Baca Juga:Pemkab Asahan Mulai Seleksi Penerimaan Guru ASN-PPPK Tahun 2021, Ini Jadwalnya
Menanggapi pemandangan umum dari Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat terkait dengan upaya penanganan dan peningkatan mutu kesehatan, maka berbagai kebijakan dilakukan untuk penanganan pandemi ini.
Melalui In-mendagri No 44 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021, bahwa Kabupaten Asahan sudah mengalami penurunan level dalam perkembangan Covid-19, yang semula berada pada level 3 saat ini berada pada level 2.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh instansi terkait kita bisa terus menekan perkembangan Covid-19 ini. Untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kesehatan, pada saat ini seluruh puskesmas di Kabupaten Asahan telah memiliki puskesmas keliling, dan 10 puskesmas memiliki ambulan. Melalui SilPa dana insentif daerah tahun 2020 yang dialokasikan pada perubahan APBD ini, direncanakan pengadaan 10 unit mobil ambulan lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas,” tegasnya.
Dari segi pembangunan infrastruktur, menanggapi pemandangan umum dari Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi Nurani Keadilan, Pemkab Asahan akan melakukan prioritas dalam penentuan pembangunan infrastruktur sesuai dengan hasil penjaringan dalam Musrenbang, walaupun dengan kondisi keuangan yang terbatas.
Baca Juga:Pemkab Asahan Siapkan Lahan untuk Pembangunan Dermaga Bakamla di Silo Baru
“Kami akan berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur sebesar 60%. Untuk itu, kami meminta dukungan dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Asahan agar bisa mengalokasikannya pada APBD tahun 2022 mendatang,” tuturnya.
Dari segi pengembangan kehidupan beragama, menanggapi pemandangan umum dari Fraksi Nurani Keadilan tentang pengembangan kehidupan beragama, melalui visi Pemkab Asahan, mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter, Pemkab Asahan berupaya meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong-royong.
Yang terakhir, dari segi pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran(SilPa) yang dialokasikan pada pos pembiayaan, menanggapi pemandangan umum dari Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Persatuan Pembangunan tentang perubahan alokasi penerimaan pembiayaan, sesuai dengan hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 yang telah disepakati dalam peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, maka SilPa tahun 2020 sebesar Rp41.926.162.054,20.
Dan, dialokasikan pada pos penerimaan pembiayaan. SilPa ini terdiri dari sisa dana insentif daerah tahun 2020, sisa dana jaminan kesehatan nasional tahun 2020, sisa dana bos tahun 2020, dan sisa dana BLUD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran tahun 2020.(juniver/hm10)
.){kind=link}