Toba, MISTAR.ID
Proyek Penyambung Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun anggaran 2019 dari Kementrian PUPR pada bangunan Rabat Beton di Desa Sampuara, Kecamatan Uluan diduga pengerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi.
Lembaga Pemerhati Anti Korupsi Toba, Sahat Butarbutar mengatakan, pihaknya akan melaporkan Pransiskus Manurung diduga terlibat menyelewengkan uang negara guna memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan wewenang sebagai bendahara proyek.
“Akan segera melaporkan saudara Pransiskus Manurung ke penegak hukum, agar dengan penyelewengan uang negara sebesar Rp200 juta lebih segera diusut,” ujarnya, Rabu (11/10/23).
Menurut Sahat, spesifikasi pengerjaan tidak sesuai. Diduga campuran semen tidak sesuai, pasir kadar lumpurnya terlalu tinggi, kemudian sisi kiri dan kanan rabat beton tidak rata ketebalannya.
“Sisi kiri dan kanan rabat beton tersebut tingginya mencapai 10-15 Cm. Namun di tengah hanya 5-7 Cm. Makanya sekarang rabatnya sudah hancur dan sudah kelihatan lantai dasarnya. Kalau memang pengerjaannya sesuai RAB, belum tentu sehancur itu fisiknya saat ini,” tukasnya.
Baca Juga :Â Proyek Pasar Balige Belum Diserahterimakan, Pemkab Toba akan Sambangi Satker Prasarana Permukiman Wilayah II Sumut
Sahat menjelaskan, saat ini Pransiskus Manurung mencalonkan diri sebagi kepala Desa Janjimatogu Habinsaran, Kecamatan Uluan. “Bagaimana dapat dipercaya calon kepala desa. Bagaimana nantinya masyarakat memilih calon kepala desa seperti ini,” katanya.
Sementara itu, Bendahara Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Pransiskus Manurung mengatakan, kegiatan itu sesuai hasil rapat dan hasil surfei Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara.
“Prosesnya panjang dan bukan Ketua BKAD, Janus Manurung, Sekretaris, Benedikta Simbolon dan saya yang tentukan. Hasil survei itu titiknya di Desa Sampuara, Kecamatan Uluan layak untuk dibangun,” ucapnya.
