Sidikalang, MISTAR.ID
Pekerjaan satu unit bangunan gedung di Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi terlihat belum selesai dan diduga mangkrak.
Pantauan di lokasi, Jumat (15/12/23), proyek bangunan yang disebut milik pemerintah desa itu juga tidak memasang papan pengumuman (plang) pekerjaan di lokasi.
Untuk memperoleh informasi sumber dan nama kegiatan pekerjaan dimaksud, sejumlah awak media sempat mendatangi Kantor Desa Bangun di Jalan Lintas Sumatera Sidikalang-Dolok Sanggul, sekira pukul 15.00 Wib.
Baca Juga:Â KontraS: UNPRI Jangan Beri Keterangan Simpang Siur Soal Penemuan Mayat
Namun tidak seorang pun berada di kantor desa, meski pintunya terlihat terbuka. Kepala Desa Bangun, Arles Pakpahan, ketika dihubungi lewat selulernya tidak bersedia menerima telepon, walau ponselnya terlihat aktif.
Sebelumnya, salah seorang warga sekitar yang dihubungi awak media mengaku tidak tau menahu sejauh mana kelangsungan proyek tesebut.
Meski begitu, dia mengaku ada mendengar bahwa kegiatan itu merupakan proyek Dana Desa dan dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari unsur perangkat desa.
Mistar.id kemudian coba mengonfirmasi seseorang bernama Ary Lumban Gaol yang disebut sebagai pendamping desa juga selaku fasilitasi pendampingan pengembangan ekonomi lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Namun, ketika Mistar coba menghubungi nomor telepon yang diperoleh tidak mendapat respon, demikian juga pesan WhatsApp tidak dibalas.
Baca Juga:Â Pejabat Masih Defenitif, Pengamat: Lelang Jabatan Kepala Bappeda Dairi Terkesan Dipaksakan
Terpisah, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPMD) Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Bendri Simanjorang, yang dihubungi lewat telepon Jumat(15/12/23) mengakui bahwa pekerjaan bangunan tersebut merupakan bangunan untuk sarana fasilitas BUMDes dan dikerjakan pengelola BUMDes.
Namun, Bendri Simanjorang menafikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan kegiatan BUMDes dipegang langsung oleh pemerintahan desa.
“Tidak! Karena pengelola BUMDes, kelompoknya dibentuk dan direkturnya diangkat dari warga, tapi tetap dalam pengawasan pemerintahan desa,” jelasnya. (Manru/hm22)
