Medan, MISTAR.ID
Beredarnya isu mengenai tidak tersedianya anggaran untuk proyek perbaikan jalan dan jembatan dengan nilai Rp2,7 triliun dibantah tegas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara (Sumut), Bambang Pardede.
Hal ini diungkapkan Bambang kepada awak media di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (19/8/22) sore.
“Uangnya ada? Ada. Saya tegaskan ada. Kembali saya sampaikan uangnya ada. Gak mungkin kami berani gembar-gembor,” tegasnya.
Baca Juga:Pembangunan Infrasturktur Jalan Jadi Pendukung Tingkatkan Penanaman Modal di Sumut
Diungkapkan Bambang Pardede, proyek prioritas infrastruktur strategis Sumut tersebut, tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan sudah berjalan.
Didampingi Plt Kadis Kominfo Sumut, Kaiman Turnip dan pihak kontraktor pelaksana PT Waskita Karya (Persero) KSO PT SMJ dan PT Pijar Utama dan Sekretaris Dinas Bina Marga Sumut Ridwan Harahap, Bambang menjelaskan ada perubahan target realisasi dari sebelumnya 67% rampung sampai akhir tahun 2022 menjadi 33%.
Namun menurut Bambang, perubahan target itu tak akan membuat proyek itu gagal. Bahkan target rampung 33% pada Desember 2022, dikejar lagi agar tercapai pada Oktober 2022. Sisa pekerjaan 67% lagi, akan diselesaikan pada tahun 2023.
“Saya sudah 24 tahun di bidang ini. Angka 33% ini bahkan bisa kita percepat tercapai pada Oktober tahun ini. Jadi saya sampaikan bahwa pekerjaan utama kami itu di awal-awal adalah pengembalian kondisi atau fungsional jalan. Seperti menutup lubang, memperbaiki bahu jalan dan mengembalikan fungsi saluran selama 1-2 bulan ini,” jelasnya.
Baca Juga:Ketua DPRD Sumut Minta Gubsu Segera Realisasikan Pembangunan Jalan Tol Medan-Brastagi
Apabila ada keterlambatan alias molor, kemungkinan masih dibawah koridor bulan Desember atau akhir Desember 2022. Soal perubahan target realisasi dari 67% menjadi 33% di 2022 itu, jelas Bambang, terjadi karena harus menunggu selesai DED atau penetapan desain dari paket-paket pekerjaan jalan dan jembatan yang akan dikerjakan tahun ini.
Hal itu karena proyek Rp2,7 triliun secara multi years menggunakan APBD Sumut tersebut, menggunakan metode design & build (rancang bangun), atau bukan konvensional. “Kemarin sudah delapan penetapan desain. Jadi mulai hari ini sebenarnya, di luar pekerjaan fungsional itu, kita sudah mulai mengerjakan target fisik pekerjaan yang full sebenarnya,” jelas Bambang.
Lebih lanjut dijelaskannya, anggaran yang tersedia sebesar Rp500 miliar untuk proyek Rp2,7 triliun tersebut pada tahun 2022, sebenarnya tidak cukup untuk membiayai pengerjaan target progres 33%. Kalau dikonversi ke rupiah, jelasnya, anggaran Rp500 miliar itu hanya cukup untuk progres realisasi 18,5%. Seharusnya target progres 33% tahun ini, membutuhkan anggaran Rp900 miliar.
Baca Juga:Edy Rahmayadi Optimis Pembangunan Sumut Berjalan Lancar
“Lalu selisih Rp400 miliar kekurangan anggaran itu, menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana, dan mereka menyanggupi itu. Tetapi nantinya itu dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya di 2023,” beber Bambang.
Sebagaimana diketahui, Waskita Karya KSO PT SMJ dan PT Pijar Utama dalam menggarap pekerjaan itu dengan nilai kontrak sebesar Rp2,624 triliun. Proyek pekerjaan meliputi pembangunan jalan 450 km, pekerjaan jembatan 20 unit dan 71 km drainase.
Kemudian ditegaskan Bambang, masyarakat di daerah tidak perlu mengkhawatir jumlah paket pekerjaan dalam proyek Rp2,7 triliun itu menjadi berkurang dari yang direncanakan sebelumnya.
Sampai sejauh ini tegas Bambang, rencana proyek pembangunan itu tidak mengalami perubahan. Artinya paket-paket pekerjaan yang sudah ditetapkan, baik ruas-ruas jalan, jumlah jembatan/box culvert dan panjang drainase, tetap dikerjakan. “Tak ada yang dicoret. Bila tak terlihat nama jalannya di tahun ini kemungkinan di tahun depan. Jadi tak perlu khawatir,” pungkasnya.(anita/hm15)
