Asahan, MISTAR.ID

Kabupaten Asahan genap berusia 80 tahun pada 15 Maret 2026. Bertepatan dengan suasana Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah daerah memilih memperingati hari jadi daerah ini secara sederhana tanpa rangkaian pesta rakyat maupun hiburan besar seperti yang lazim digelar pada tahun-tahun sebelumnya.

Momentum Hari Jadi Kabupaten Asahan kali ini lebih difokuskan pada kegiatan seremonial pemerintahan. Salah satu agenda utama yang dijadwalkan adalah rapat paripurna istimewa DPRD Asahan yang akan berlangsung pada Senin (16/3/2026), di Gedung DPRD Kabupaten Asahan.

Kegiatan tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap perjalanan panjang sejarah daerah yang kini berkembang pesat di pesisir timur Sumatra Utara (Sumut) itu.

Merujuk pada catatan sejarah yang dimuat di portal resmi Pemerintah Kabupaten Asahan yang dihimpun Mistar, Minggu (15/3/2026), wilayah Asahan telah dikenal sejak masa Kesultanan Aceh. Kisah awalnya berkaitan dengan perjalanan Sultan Iskandar Muda, penguasa Aceh pada abad ke-17, yang melakukan ekspedisi menuju Johor dan Malaka pada tahun 1612.

Dalam perjalanan tersebut, Sultan Iskandar Muda disebut sempat singgah dan beristirahat di kawasan hulu sungai yang kemudian dikenal sebagai Sungai Asahan. Persinggahan itu menjadi salah satu titik penting yang menandai keberadaan wilayah yang kelak berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di kawasan tersebut.

Sejarah mencatat pertemuan antara Sultan Iskandar Muda dan Raja Simargolang terjadi di sebuah kawasan bernama Tanjung, yang terletak di pertemuan Sungai Asahan dan Sungai Silau. Di lokasi itulah kemudian dibangun sebuah balai pertemuan yang difungsikan sebagai tempat musyawarah dan audiensi.

Balai tersebut lambat laun berkembang menjadi pemukiman yang semakin ramai. Posisi strategis wilayah ini menjadikannya sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan kawasan Aceh dengan Malaka. Dalam perkembangannya, kawasan tersebut kemudian dikenal sebagai Tanjungbalai, yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Asahan.

Lahirnya Kesultanan Asahan

Hubungan antara Sultan Iskandar Muda dan Raja Simargolang juga melahirkan babak baru dalam sejarah wilayah ini. Dari pernikahan Sultan Iskandar Muda dengan putri Raja Simargolang lahir seorang putra bernama Abdul Jalil.

Abdul Jalil kemudian dikenal sebagai Sultan Asahan I, yang memimpin pemerintahan Kesultanan Asahan sekitar tahun 1630. Dari sinilah sejarah pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai dan terus berlanjut hingga generasi Sultan Asahan XI.

Pada masa itu, wilayah Asahan dan Batu Bara tidak hanya diperintah oleh sultan, tetapi juga melibatkan para datuk yang memiliki kewenangan dalam mengelola wilayah-wilayah tertentu. Struktur pemerintahan ini menunjukkan adanya sistem kekuasaan yang cukup kompleks di kawasan tersebut.

Kekuasaan Kesultanan Asahan mulai mengalami perubahan besar ketika pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut pada 22 September 1865. Setelah penguasaan itu, Belanda menerapkan sistem pemerintahan baru dengan menunjuk seorang Kontroler sebagai pengawas administrasi wilayah.

Melalui kebijakan Gouvernements Besluit tanggal 30 September 1867, Belanda membagi wilayah administratif menjadi tiga bagian utama, yakni Onder Afdeling Batu Bara, Asahan, dan Labuhan Batu.

Meski Belanda masih mengakui keberadaan kesultanan dan para datuk di wilayah Batu Bara, kekuasaan mereka tidak lagi sepenuhnya independen seperti sebelumnya karena berada di bawah kendali pemerintahan kolonial.

Situasi pemerintahan kembali berubah drastis ketika Jepang mengalahkan Belanda pada 13 Maret 1942. Sejak saat itu, pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Asahan berakhir dan digantikan oleh pemerintahan militer Jepang.

Namun masa pendudukan Jepang tidak berlangsung lama. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu, yang kemudian diikuti oleh peristiwa bersejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Lahirnya Pemerintahan Kabupaten Asahan

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia mulai membentuk struktur pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) Wilayah Asahan pada September 1945.

Kemudian, pada 15 Maret 1946, struktur pemerintahan resmi Kabupaten Asahan mulai dibentuk. Saat itu, Abdullah Eteng ditunjuk sebagai kepala wilayah atau bupati pertama, dengan Sori Harahap sebagai wakilnya.

Dalam sistem administrasi awal tersebut, wilayah Asahan dibagi menjadi lima kewedanan yang menjadi dasar pengelolaan pemerintahan daerah pada masa awal Republik Indonesia.

Sejak saat itu, 15 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Asahan yang diperingati setiap tahun. Peringatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang perjalanan panjang sejarah daerah, mulai dari masa kesultanan, kolonialisme, hingga berdirinya pemerintahan di era Republik Indonesia.

Memasuki usia 80 tahun, Kabupaten Asahan terus berkembang sebagai salah satu daerah penting di Sumatera Utara, dengan berbagai potensi di bidang perdagangan, pertanian, hingga industri yang terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hm20)