Asahan, MISTAR.ID
Kabupaten Asahan meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya selama lima kali berturut-turut. Hal ini membuat Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memberikan penghargaan di Aula Tengku Rizal Nurdin di Medan pada Kamis (3/11/22) kemarin dalam sebuah acara rapat koordinasi.
“Capaian ini merupakan kali ke lima bagi Kabupaten mempertahankan opini WTP tersebut secara berturut-turut sejak 2017. Atas keberhasilan tersebut Bupati Asahan H. Surya, B.Sc dalam keterangannya menyampaikan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif, sehingga diperoleh hasil yang sangat memuaskan yakni opini WTP,” kata Kepala Dinas Kominfo Asahan, Syamsuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (4/11/2022).
Dikatakannya, Bupati berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan setiap program pembangunan dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Baca Juga:Kementerian PUPR Serahkan Aset dan Pengelolaan Rusunawa ke Pemkab Asahan
“Pak bupati berpesan kita tetap melaksanakan tugas dengan tetap berpedoman kepada prinsip 3T yakni tertib administrasi, tertib anggaran, dan tertib dalam menjalankan tugas dan selalu berusaha untuk melaksanaan anggaran dengan sebaik mungkin,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho menyampaikan bahwa tema rakor ini adalah ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’.
Karenanya, melalui kegiatan tersebut pihaknya mengharapkan dapat membuka wawasan sekaligus pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja.
Baca Juga:Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat UINSU Berikan Award ke Pemkab Asahan
“Sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara.
Sehingga penguatan secara akuntabilitas ini perlu secara berkesinambungan terus kita tingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan,” jelasnya. (perdana/hm01)
