Pematang Siantar, MISTAR.ID

Pemerintah resmi memberlakukan larangan bagi pengecer, termasuk warung untuk menjual elpiji 3 kilogram (kg), mulai 1 Februari 2025. Artinya masyarakat hanya bisa membeli melalui pangkalan hingga agen resmi.

Kebijakan tersebut menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat, secara khusus warga Kota Pematang Siantar. Beberapa dari mereka menilai kebijakan pemerintah Indonesia belakangan agak berlebihan.

"Lebay, macam tak ada kerjaan yang lain dikerjakan. Yang pasti-pasti itu ajalah dulu digiatkan," cecer boru Gultom, warga Kecamatan Siantar Utara, pada Senin (3/2/25).

Disampaikannya, mekanisme pembelian yang selama ini ada tidak ada masalah. Baginya, harga elpiji beda harga Rp1.000 dari pangkalan tak menjadi suatu momok menakutkan.

"Apalagi kalau malam, kebetulan pas masak habis gas. Ya tinggal jalan kaki ke warung. Semisal kendaraan dipakai suami, anak dan keluarga. Gimana lagi masyarakat yang kalau tidak punya kendaraan sama sekali," sebutnya.

Sementara itu, Imran menyampaikan kebijakan tersebut cukup menyulitkan warga. Walau pemerintah mengklaim elpiji subsidi akan tepat sasaran nantinya.

"Kalau memang betul mau tepat sasaran, pengawasan harus diperketat juga. Menurutku pribadi, tak ada keluhan warga soal elpiji di Siantar. Semuanya berjalan baik. Tak ada yang ini itu," sebut warga Siantar Timur itu.

Ganda, warga Siantar Martoba, juga menyampaikan jika kebijakan itu diambil maka ia akan menempuh jarak sekitar 7 kilometer ke pangkalan. Itu artinya pulang pergi, harus menempuh 14 kilometer membeli gas elpiji.

"Bagus beli minyak pertalite seliter. Untung warung tetangga pun seribu-dua ribunya. Koruptor-koruptor di negeri ini aja urusi pemerintah, ga usah yang lain-lain dikerjain," katanya.

"Cari makan pun sudah sulit sekarang, ini mau beli gas elpiji pun makin dipersulit," tambahnya.

Keluhan lain juga dilontarkan salah seorang pelaku UMKM, Yanti. Warga Siantar Martoba ini mengandalkan gas 3 kilogram untuk memasak sarapan pagi. Ia membeli seharga Rp18.000 sampai Rp19.000 dan tidak keberatan.

"Tidak ada di situ yang merasa diberatkan. Pada intinya tidak usahlah dipersulit jika warganya tidak ada yang sulit. Gimanalah yang berjualan ini, semuanya mau dapat keuntungan. Tapi untung-untung sedikitlah," ucapnya.

Terpisah, Kabag Perekonomian Setdako Pematang Siantar, Sari Dewi Damanik menuturkan pihaknya belum menerima sepucuk surat tentang kebijakan tersebut.

Namun, ia mengatakan, agen berikut dengan pangkalan di Kota Pematang Siantar, ada di setiap kecamatan. (jonatan/hm27)