Pematangsiantar, MISTAR.ID

Akademisi dari Universitas Simalungun (USI), Dian Purba mengecam aksi dugaan pemukulan yang dilakukan seorang Anggota DPRD Kota Pematangsiantar terhadap mahasiswa saat berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI, Kamis (27/3/2025).

Menurut Dian, hak untuk berdemonstrasi dilindungi undang-undang.

"Perbuatan yang dilakukan Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar adalah hal paling memalukan," ucap Wakil Dekan Fakultas Ekonomi itu saat dihubungi, Jumat (28/3/2025).

Dikatakannya, seorang wakil rakyat seharusnya mendengar serta menampung aspirasi yang datang secara khusus dari kelompok mahasiswa untuk berdiskusi terkait isu yang ada.

"Apalagi ini isu nasional, bukan malah kita duga memukul mahasiswa (seperti di dalam video yang tersebar)," ujarnya.

Menurutnya, memang sangat disayangkan sekali kalau seorang wakil rakyat yang menang tidak sesuai dengan kemampuannya.

"Sehingga ketika sudah duduk, beliau tidak mengetahui tugas dan fungsinya," katanya.

Dian meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Pematangsiantar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Karena ini sudah merusak citra lembaga legislatif di Sapangambei Manoktok Hitei. Dan juga partai yang bersangkutan. Maka hal ini perlu disikapi Ketua Partai dan pimpinan DPRD Pematangsiantar dari partai Ketua Komisi I DPRD. Kita berharap tindakan maupun sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar video berdurasi 1 menit, seorang mahasiswa menjadi korban pemukulan oleh Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar, Robin Manurung.

Mahasiswa USI itu juga diseret saat berunjuk rasa menolak pengesahan UU TNI di pelataran Gedung DPRD setempat. Kepada Mistar, Robin membantah melakukan pemukulan.

"Enggak ada, nyuruh masuknya aku itu saat demo semalam," ucap politisi NasDem itu. (jonatan/hm18)