Pematangsiantar, MISTAR.ID

Polemik honor tim ahli dan tenaga fraksi DPRD Pematangsiantar masih terus berlanjut. Belakangan diketahui para tenaga ahli melayangkan surat ke Wali Kota dan pimpinan dewan mempertanyakan hak-hak tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan Eka Hendra mengaku telah mengetahui pengaduan tersebut. Ia bahkan menyebut tinggal tiga lagi dirinya belum dilaporkan, yakni KPK, BPK, dan Tuhan.

"Semua kan sudah dilaporkan. Jadi tinggal tiga lagi itu aja belum dijadikan mereka," kata Eka, Kamis (15/5/2025).

Ia menegaskan honor 17 orang itu tidak akan bisa dicairkan, sebab laporan absensi tak pernah ada, yang menjadi landasan pemberiannya. "Bagaimana? Gak ada absensi mereka, kan itu dasarnya," ujarnya.

Sementara itu, anggaran yang seharusnya diberikan untuk honor diakui dia telah kembali ke kas daerah. "Tahun anggaran 2024 kan sudah selesai, silpa lah," ucapnya.

Tim ahli dan tenaga ahli fraksi DPRD Pematangsiantar tidak mendapatkan gaji sejak Oktober-Desember 2024. Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sempat dicabut, namun dianulir kembali setelah dilakukan mediasi dan dialog dengan Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Sekretaris DPRD Pematangsiantar (Sekwan, red).

Bekas tim ahli pimpinan DPRD Pematangsiantar, Rudolf Hutabarat menuturkan, SK pengangkatan awal mereka berlaku sejak Januari-Desember 2024. Kemudian Sekwan mengeluarkan SK pemberhentian pada Oktober 2024

Rudolf menyebut, langkah yang diambil Sekwan itu merupakan pelanggaran sebab tidak adanya alasan tertentu memberhentikan mereka di tengah jalan. "Siapa pun anggota DPRD Siantar kita tetap tenaga ahli berdasarkan SK pengangkatan," kata Rudolf, Kamis (24/4/2025).

Rudolf mengklaim, total gaji tim ahli tenaga ahli fraksi yang tidak dicairkan senilai Rp306 juta. Jika tidak diterima mereka, dana tersebut harusnya dikembalikan karena silpa atau tidak terealisasi. (gideon/hm24)