Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pematangsiantar mulai menempatkan perpustakaan sekolah sebagai pusat mutu pendidikan yang harus memenuhi standar nasional. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Happy Oikumenis Daely. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa akreditasi perpustakaan bukan lagi sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah strategis untuk membangun kualitas pendidikan berbasis literasi.

Menurutnya, perpustakaan sekolah yang terakreditasi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan, pelayanan, koleksi, sumber daya manusia, hingga tata kelola administrasi telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan lembaga akreditasi perpustakaan nasional.

Dengan demikian, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi pelengkap sekolah, tetapi juga ruang belajar modern yang mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Akreditasi perpustakaan sekolah dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan telah memiliki kualitas sesuai standar yang ditetapkan, bahkan diharapkan mampu melampaui standar tersebut,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Ia menambahkan, instrumen akreditasi tahun 2026 menghadirkan sejumlah pembaruan penting dengan fokus pada enam komponen utama penilaian yang lebih terukur dan transparan.

Sistem baru ini mendorong setiap perpustakaan sekolah melakukan pemetaan mutu secara mandiri sekaligus berinovasi dalam memberikan layanan literasi kepada siswa dan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan modern, perpustakaan sekolah kini dituntut bertransformasi menjadi pusat informasi digital, ruang kolaborasi belajar, serta laboratorium literasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai standar nasional perpustakaan, mekanisme penilaian mandiri, penyusunan bukti fisik akreditasi, hingga penggunaan aplikasi perpustakaan nasional. Langkah ini dinilai penting agar sekolah tidak mengalami kesulitan saat proses asesmen berlangsung.