Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp164 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemko mengambil langkah mengalokasikan Rp25 miliar dari dana tersebut untuk membantu pemulihan pascabanjir bandang di Aceh.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Alwi Lumban Gaol, membenarkan bahwa Pemko menerima alokasi dana tersebut, meski tidak seluruhnya langsung diterima.

“Total Rp164 miliar yang dialokasikan, dan Rp25 miliar di antaranya akan disalurkan untuk Kabupaten Bener Meriah,” ujar Alwi saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2026).

Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, juga menegaskan hal tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Dalam forum tersebut, Pemko Pematangsiantar menyatakan komitmennya menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp25 miliar kepada Kabupaten Bener Meriah. Langkah ini menjadikan Pematangsiantar sebagai salah satu dari delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara yang sepakat mengalihkan sebagian dana TKD untuk membantu daerah terdampak di Aceh.

Secara total, dana hibah yang dihimpun mencapai Rp260 miliar, mencerminkan semangat gotong royong fiskal antar daerah di tengah tantangan ekonomi.

Meski demikian, keputusan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Dengan total TKD Rp164 miliar, pengalihan Rp25 miliar berarti sekitar 15 persen dari dana transfer harus direalokasi ke luar daerah. Hal ini menuntut Pemko Pematangsiantar untuk lebih cermat dalam mengatur prioritas belanja, terutama agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi langkah solidaritas yang ditunjukkan kepala daerah di Sumatera Utara. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.

Tito menekankan bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.

Raker Komwil I APEKSI 2026 diikuti 126 peserta dari 21 kota dan menjadi forum untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota, tidak hanya dalam pembangunan daerah masing-masing, tetapi juga dalam merespons krisis kemanusiaan lintas wilayah.